Hore, Ratusan GTT DIY Bakal Peroleh Tunjangan Setara Gaji PNS

03 April 2018 15:10 WIB Sunartono Jogja Share :
Jual Beli Online Aman dan Nyaman - Tokopedia

Harianjogja.com, JOGJA--Selama bertahun-tahun guru tidak tetap (GTT) di sekolah negeri tidak mendapatkan kepastian terkait tunjangan profesi guru (TPG).
Namun akhirnya, sekitar 700 GTT di sekolah negeri yang berada di bawah naungan Disdikpora DIY akhirnya diperbolehkan mengikuti proses pendidikan profesi guru (PPG) sebagai salah satu syarat pengajuan TPG. Para guru tersebut akan mendapatkan tunjangan setara gaji PNS.

Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan per 2018 ini, GTT di sekolah negeri diperbolehkan mengikuti program PPG sebagai syarat menerima TPG.

Diakui Baskara, sekitar 700 GTT di SMA/SMK negeri di DIY tidak bisa mendapatkan tunjangan tersebut meski sudah bertahun-tahun mengajar. Mereka terganjal untuk mendapat sertifikat sebagai guru profesional. Penyebabnya, Pemerintah Pusat mensyaratkan guru non-PNS yang akan mengikuti tes PPG harus terdaftar sebagai guru tetap yayasan (GTY). Ratusan GTT itu tersebar di 118 SMA/SMK negeri di wilayah DIY.

"Padahal guru non-PNS di sekolah negeri itu banyak yang sudah mengajar 10 tahun, 15 tahun, tetapi belum bisa mengikuti program sertifikasi guru," katanya, Selasa (3/4).

Melihat persoalan itu, Disdikpora sudah membahas dengan Kemendikbud. Akhirnya guru non-PNS di sekolah negeri diperbolehkan mengikuti Program PPG jika sudah mendapatkan surat keterangan mengajar dari kepala sekolah yang dikuatkan oleh kepala dinas. Karena kepala dinas tidak diperbolehkan mengangkat guru honorer sesuai dengan PP No.43/2017.
 
Baskara mengingatkan guru tersebut minimal harus sudah mengajar minimal di atas dua tahun. "Kepala sekolah membuat pernyataan bahwa guru tersebut aktif terus menerus dan punya jam cukup di sekolah, maka boleh mengikuti pre tes PPG. Sekarang saya sudah keluarkan keterangan mengajar," kata dia.

Baskara mengatakan kebijakan baru diklaim dapat mengatasi kekurangan guru di DIY. Mengingat kesejahteraan guru non-PNS di sekolah negeri berpotensi terangkat. Karena jika lolos PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik maka GTT tersebut berhak mendapatkan TPG.

"Besaran tunjangan disetarakan dengan gaji PNS," kata dia.

Baskara mengatakan Disdikpora DIY juga merekrut guru untuk beberapa sekolah negeri dengan sebutan aparatur sipil negara (ASN) kontrak. Namun, lebih banyak sekolah merekrut sendiri kemudian digaji menggunakan dana komite di sekolah tersebut.

Baskara menegaskan pihaknya sudah menyampaikan kebijakan SK Mengajar bagi GTT itu ke dinas pendidikan kabupaten/kota yang membawahi SD dan SMP negeri. Sehingga GTT di SD dan SMP negeri dapat mengikuti program PPG setelah mendapatkan surat dari kepala sekolah dan dikuatkan kepala dinas.

"Saya sudah sampaikan kabupaten/kota itu bisa dilakukan, karena Jakarta akan memperlakukan sama," ujar dia.

Jual Beli Online Aman dan Nyaman - Tokopedia