Bara Konflik Watu Kodok Tak Kunjung Padam

Pantai Watu Kodok. - Harian Jogja
04 Mei 2018 06:50 WIB Jalu Rahman Dewantara Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Janji pemerintah Kecamatan Tanjungsari untuk segera merampungkan konflik perebutan lahan bukit di Pantai Watu Kodok, Desa Kemadang, Tanjungsari belum terealisasi. Alhasil Paguyuban Kawula Pesisir Mataram (PKPM) Watu Kodok yang merupakan salah satu pihak berkonflik mengancam bakal membangun fasilitas secara sepihak di bukit yang menjadi biang masalah itu.

Humas PKPM Watu Kodok, Surahman mengungkapkan hingga kini belum ada tanda-tanda akan adanya penyelesaian konflik itu. Padahal lanjutnya janji pihak Kecamatan Tanjungsari akan segera rampungkan konflik ini sebelum masuk bulan puasa.

"Janjinya kan sebelum bulan puasa. Kalau memang enggak ada kejelasan kami terpaksa membangun fasilitas wisata di bukit itu," ujarnya kepada Harianjogja.com, Kamis(3/5/2018).

Surahman mengatakan ancaman pembangunan fasilitas secara sepihak itu sebelumnya telah diutarakannya dalam mediasi yang pernah dilangsungkan di Sekda Gunungkidul beberapa waktu lalu. Adapun pihak Sekda juga telah tahu dan nantinya jika tidak ada jalan keluar, pemkab akan turun tangan.

"Kami sudah bilang ke Sekda, di sana juga ada Pak Camat mereka sudah mendengar ini sebelumnya. Pihak sekda juga ngomong kalau nanti pak camat enggak bisa selesain konflik ini maka merekalah [pemkab] yang turun," jelasnya.

Surahman menambahkan jika nanti PKPM membangun fasilitas secara sepihak, pihaknya tetap membuka peluang kerjasama dengan Sis Tukijo yang merupakan lawan konfliknya. Hal ini bertujuan untuk sama-sama mengembangkan wisata Watu Kodok.

"Kami juga terbuka dengan pihak Si Tukijo dengan kelompoknya, monggo kalau mau bangun bersama. Tapi dengan catatan pengelolaan ini harus berimbang. Pasalnya kelompok Pak Sis itu dulu pihak yang setuju dengan investor sementara kami tidak," katanya.

Meski demikian Surahman tetap berharap penyelesaian konflik ini bisa segera tuntas. Dia tidak ingin ada perpecahan antar warga. Selain itu penyelesain konflik ini juga merupakan janji Pemerintah Kecamatan Tanjungsari yang telah berlarut-larut tak kunjung terealisasi.

"Kalau bisa sesuai janji camat sebelum puasa ya syukur, tapi kalau gak bisa maka sesuai kesepakatan paguyuban kami akan bangun itu," ujarnya.

Sementara itu Camat Tanjungsari, Rahmadian mengungkapkan alasan belum mulainya tahapan mediasi lanjutan pada konflik itu karena pemerintah kecamatan sedang sibuk dengan lomba desa tingkat provinsi. Hal inilah yang membuat upaya merampungkan konflik belum terlaksana.

"Memang kemarin kami sedang disibukkan dengan lomba desa di Desa Kemadang, jadinya belum ada upaya lanjutan," ujarnya.

Meski begitu Rahmadian berjanji minggu depan pihaknya segera lakukan mediasi. Hal ini juga sesuai dengan janjinya untuk segera selesaikan konflik sebelum bulan puasa.

"Besok Senin atau Selasa kami akan coba lakukan perundingan lagi, kalau dalam minggu ini kami belum bisa karena besok Jumat kita ada kegiatan ke kabupaten, jadinya ini juga lagi mengupayakan. Yang pasti Kita inginnya berhasil. Tetap mengupayakan ada jalan keluar apapum nanti langkahnya," jelasnya.

Terkait dengan rencana PKPM untuk membangun fasilitas secara sepihak di bukit biang konflik itu Rahmadian mengharap PKPM lebih bersaba. Mnurutnya perundingan atau mediasi ini dilakukan bertahap tidak bisa serta merta langsung menemukan jalan keluar.

"Sabar dulu, ini kan ada prosesnya, yang pasti dari kecamatan tetap upayakan berhasil. Target sebelum puasa ini," ujarnya.