11.711 Penerima BPNT di Sleman Belum Mendapatkan KKS

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (tengah) memberikan kartu debit BNI 46 untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jl. Purwomartani, Kalasan, Sleman, Rabu (23/82017). - Harian Jogja/Gigih M.Hanafi
18 Mei 2018 14:15 WIB Fahmi Ahmad Burhan Sleman Share :
Ad Tokopedia

Harianjogja.com, SLEMAN—Sebanyak 11.711 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dinas Sosial (Dinsos) Sleman menargetkan KKS akan selesai dibaikan pada bulan ini.

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dinsos Sleman, Feri Istanto, mengatakan sampai saat ini masih ada 11.711 KPM yang belum menerima KKS. Dari total yang sudah menerima KKS hanya setengahnya saja yang sudah bertransaksi di e-Warong untuk menerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). "Kami targetkan bulan ini semua KPM yang jumlahnya 66.000 mendapat KKS agar bisa bertransaksi di e-Warong," ujarnya saat ditemui Harian Jogja, Jumat (18/5/2018).

Menurut Feri, hingga saat ini belum semua e-Warong di Sleman yang akan digunakan dalam bertransaksi mempunyai mesin electronic data capture (EDC). "Masih ada sekitar 80 dari 374 e-Warong yang belum mempunyai EDC, sehingga masyarakat sekitar warung yang sudah punya KKS tetap tidak bisa bertransaksi," kata Feri.

Feri mengatakan pada awal penggunaan KKS sempat mengalami kendala teknis di pihak bank secara nasional. Namun setelah ada perbaikan, KKS bisa digunakan bertransaksi. "Dari beberapa laporan ada kendala, seperti pengelola e-Warong yang belum paham tata cara transaksi dalam program BPNT, sehingga mereka malah membuat paket bahan bantuan," kata Feri.

Menurut Feri, sesuai aturan pengelola e-Warong tidak bisa memberikan bantuan untuk KPM dengan sistem dipaket. KPM, menurutnya, harus bebas memilih dan menentukan barang apa saja yang ia butuhkan. "Berdasarkan aturan, pengelola harus bertanya kepada KPM, mau bertransaksi apa, dan ia berhak memilih barang dengan kualitas yang baik, asalkan dengan batasan satu bulan Rp100.000 untuk membeli telur dan beras." ujar Feri.

Kepala Dinsos Sleman, Sri Murni Rahayu, mengatakan seharusnya masyarakat Sleman bisa memilih kualitas barang dari BPNT dengan kualitas baik. "Jangan sampai kesannya masyarakat hanya mendapat kualitas barang yang rendah. Dalam program ini masyarakat bisa memilih kualitas barang yang bagus," kata Sri Murni.

Ad Tokopedia