Mahfud MD Beberkan Kenapa Cita-Cita Reformasi Melenceng

Reformasi 1998. - JIBI
23 Mei 2018 06:50 WIB I Ketut Sawitra Mustika Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Agenda demokratisasi yang diusung semenjak Reformasi 1998 telah melenceng jauh dari yang dicita-citakan. Korupsi merajalela, hukum dikendalikan oleh para pemilik modal dan ketimpangan masih nyata terjadi. Semua ini disebabkan karena demokrasi sudah berbelok jadi oligarki. Untuk memperbaikinya dibutuhkan pemimpin yang berani dan bersih.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD terkait 20 tahun Reformasi. Menurutnya, korupsi yang masif adalah salah satu contoh dari kegagalan Reformasi yang perlu segera diperbaiki.

Semakin demokratis sebuah negara, kata Mahfud, maka korupsinya pun akan semakin sedikit. Argumen ini tidak berlaku di Indonesia, sebab setelah demokrasi berumur 20 tahun, korupsi masih tetap banyak. Hal ini disebabkan karena, dalam praktiknya, demokrasi sudah berubah jadi oligarki.

"Demokrasi seharusnya bisa menghapus korupsi, tapi di sini tidak. Itu ada hasil penelitiannya. Jadi itu kan ada yang salah. [Penyebabnya adalah] setelah lima tahun Reformasi, demokrasi sudah berubah jadi oligarki. Pemimpin partai jadi otoriter. Demokrasi yang muncul adalah demokrasi transaksional, sehingga yang menentukan adalah mereka yang bisa bertransaksi," jelas Mahfud, Selasa (22/5/2018).

Agenda Reformasi selanjutnya yang belum sesuai harapan, imbuh Mahfud, adalah penegakan hukum yang masih lemah. Para pemilik modal bisa dengan mudah memperjual belikan hukum semaunya. Hukum kemudian tak berfungsi sebagaimana mestinya.

"Tugas kita adalah mereformasi demokrasi dan hukum agar bisa berjalan beriringan. Kalau demokrasi dijalankan tanpa hukum itu akan liar, tapi kalau hukum dijalankan tanpa demokrasi akan sewenang-wenang. Dua-dua harus diseimbangkan," kata Ketua Parampara Praja DIY ini.

Mahfud melanjutkan, setelah Reformasi berumur 20 tahun, keadilan sosial belum begitu diperhatikan. Akses terhadap pendidikan belum merata. Kemudian gini rasio masih tinggi, yakni 0,391 (September 2017).

Demi mengembalikan demokrasi ke jalan yang benar dan mewujudkan tujuan Reformasi, kata Mahfud, Indonesia perlu pemimpin yang tangguh. Pemimpin Indonesia haruslah mewakili simbol dari warna bendera Nasional, yakni berani dan bersih. "Sulit ada perubahan tanpa ada pemimpin tangguh."