Ini Isi Surat Edaran yang Dikeluarkan Sultan HB X soal Jaminan Sosial Buruh DIY

Gubernur DIY Sri Sultan HB X (Gigih M. Hanafi/JIBI - Harian Jogja)
07 Juni 2018 06:50 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.560/06595 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. SE ini berisi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta jaminan sosial.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jogja Ainul Khalid menjelaskan SE tersebut ditandatangani pada 22 Mei 2018. SE tersebut berisi kewajiban seluruh perusahaan di DIY untuk mengikuti lima jaminan sosial yang ada.

Baik di BPJS Ketenagakerjaan mapun Ksehatan. Kelima jaminan sosial tersebut berupa jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

"Kami berharap, SE ini diikuti oleh pemangku kebijakan di daerah agar para pekerja bisa terlindungi jaminan. Kami berharap SE in berdampak pada meningkatnya jumlah kepesertaan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/6/2018).

Hingga kini, jumlah kepesertaan pekerja formal yang didaftarkan oleh perusahaan (penerima upah) baru 200.000 pekerja dari total angkatan kerja di DIY yang mencapai dua juta orang.

Kepala Bidang Pemasaran Formal BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jogja Adi Indarto menambahkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama ini belum dikover pemerintah.

Kondisi tersebut berbeda dengan BPJS Kesehatan di mana pemerintah masih memberikan subsidi melalui penerima bantuan iur (PBI). Meski begitu BPJS Ketenagakerjaan mensiasati peningkatan kepesertaan dengan menggandeng CSR perusahaan.

"Seperti Program gandeng gendong Pemkot Jogja, kami bekerjasama dengan swasta untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," katanya.