Gara-Gara PPDB Online, Sekolah di Perbukitan Menoreh Kekurangan Siswa

Harianjogja.com, KULONPROGO—Sejumlah SMA/SMK di Kulonprogo masih membuka pendaftaran meski program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 telah berakhir Selasa (10/7/2018). Langkah itu dilakukan karena kuota siswa di sejumlah sekolah yang kebanyakan berada di wilayah pinggiran tersebut belum terpenuhi.

Panitia SMAN 1 Kokap, Sudarsana, menerangkan sesuai Peraturan Gubernur DIY tentang Pedoman PPDB 2018, bagi sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya diperkenankan menerima peserta didik baru sampai satu hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah. Hal itu yang akhirnya menjadi alasan sekolah tersebut masih membuka PPDB.

"Sistem PPDB online [daring] berpotensi merugikan sekolah yang berada di pinggiran. Karena ketika pendaftar tidak diterima di sekolah pilihan pertama, belum tentu akan mendaftar ulang [meneruskan tahapan pendaftaran] ke sekolah pilihan kedua atau pilihan ketiga," kata dia, Rabu (11/7/2018).

Ia menyebutkan SMAN 1 Kokap menerima tiga kelas atau 96 peserta didik baru (PDB). Berdasarkan sistem dalam PPDB daring, sebanyak enam pendaftar yang gagal diterima di sekolah lain telah diterima di SMAN 1 Kokap. Namun sampai batas waktu akhir pendaftaran ulang, keenam pendaftar itu tidak mendaftar ulang ke SMAN 1 Kokap.

Panitia PPDB SMKN 1 Kokap, Ahmad Nurudin, mengungkapkan sekolahnya baru menerima 129 PDB dari daya tampung 160 PDB atau lima kelas. Tiga kelas yang daya tampungnya telah terpenuhi antara lain program kejuruan Desain Komunikasi Visual, Kriya Kreatif Kayu dan Rotan, serta Akuntansi. Sedangkan untuk jurusan Perhotelan dan jurusan Kriya Kreatif Batik dan Tekstil masih kekurangan 31 PDB. “Kami masih menerima pendaftaran untuk dua jurusan. Jurusan Perhotelan baru terisi 23 PDB, sedangkan Kriya Kreatif Batik dan Tekstil baru terisi 10 PDB,” ucapnya.

Nasib sejumlah sekolah menengah pertama (SMP) yang berada di pinggiran tidak jauh berbeda dengan SMA dan SMK. Tercatat ada ratusan kursi kosong PDB jenjang SMP di 18 sekolah yang ada di kawasan pinggiran.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo, Sumarsana, menjelaskan sebagian besar sekolah yang kekurangan siswa berada di wilayah utara dan berada di Perbukitan Menoreh. Misalnya saja di SMPN 4 Pengasih, dari kuota rombongan belajar 64 siswa hanya ada 21 pendaftar. Artinya di SMPN ini masih kekurangan 43 siswa. Selanjutnya di SMP Girimulyo 1 kekurangan 31 siswa; SMPN Girimulyo 2 kurang 14 siswa dan SMPN Girimulyo 4 Kurang 31 siswa. “Untuk wilayah selatan khususnya di Kota Wates semuanya terpenuhi bahkan sampai menolak,” ujarnya.

PPDB Kulonprogo sudah menerapkan sistem zonasi dengan kuota 90%, atau tercatat 98% dari 4.203 siswa Kulonprogo menggunakan jalur zonasi. Sisanya sebanyak 5% menggunakan jalur prestasi, 5% untuk jalur khusus. Dua jalur terakhir pendaftarnya sangat minim. Jalur prestasi hanya diikuti 1,7% dan jalur khusus hanya 0,14%.

Selain minim peminat, alasan utama kekurangan PDB di jenjang SMP adalah jumlah lulusan SD dan MI di Kulonprogo tidak sebanyak kursi SMP. Terdata, SMP/MTsN di Kulonprogo mempunyai 7.456 kursi siswa, sedangkan jumlah lulusan SD/MI sebanyak 5.883 siswa. Catatan selanjutnya di 36 SMP Negeri yang memiliki daya tampung total 4.672 siswa, hanya ada 4.203 siswa yang mendaftar.

Kekurangan siswa ini sudah terjadi selama lima tahun terakhir. Kendati demikian Disdikpora belum mempertimbangkan penggabungan sekolah sebagai solusi. Alasannya karena kondisi geografis perbukitan dan jarak rumah siswa ke sekolah. Dimungkinkan jarak dari rumah ke sekolah yang minim siswa tadi lebih dekat dibandingkan bila sekolah digabungkan ke satu sekolah tertentu. Bisa saja terjadi, sekolah yang baru berjarak lebih jauh.

Sumarsana menambahkan, sebanyak 17 siswa berkebutuhan khusus (ABK) diterima di sejumlah SMP Negeri, seperti SMPN 1 Sentolo dan SMPN 2 Lendah. Para ABK ini tetap harus dilayani dan diberikan haknya karena hal itu menjadi tugas sekolah.

Sekolah yang akan memulai proses pembelajaran diminta melakukan pengenalan sekolah kepada siswa. Termasuk wali siswa juga harus diundang untuk mengenalkan program sekolah. Ia menegaskan, dalam pengenalan ini tidak ada perpeloncoan, kekerasan dan perundungan dan Perda Pendidikan Karakter harus menjadi pegangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News