Karut Marut PPDB Diadukan Warga Jogja ke Forpi

Ilustrasi PPDB. - JIBI
17 Juli 2018 20:50 WIB Newswire Jogja Share :
Ad Tokopedia

Harianjogja.com, JOGJA- Karut marut sistem penerimaan siswa baru diadukan warga ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja.

Dua orang tua siswa mendatangi Forum Pemantau Indepdenden (Forpi) Pemerintah Kota Jogja, untuk menyampaikan keluhan adanya "blank spot" pada penerimaan peserta didik baru jenjang SMP 2018 di daerah ini.

"Akibatnya, anak kami tidak bisa diterima di SMP negeri di Jogja. Padahal, nilai ujian sekolah berstandar nasional [USBN] yang diperoleh bagus," kata salah satu orang tua siswa, Rina Rahmawati, Selasa (17/7/2018).

Ia mengatakan, sudah mencoba semua jalur pendaftaran yang dibuka mulai dari jalur pendaftaran prestasi dengan hanya memilih dua dari 16 pilihan SMP negeri di Kota Jogja yaitu di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 8 sesuai keinginan anak yang memiliki nilai USBN 260.

Namun, anaknya tidak diterima di dua sekolah yang diinginkan sehingga beralih menggunakan penerimaan siswa baru jalur zonasi berdasarkan jarak dengan menambah jumlah sekolah pilihan yaitu di SMP Negeri 5, SMP Negeri 8, SMP Negeri 1, SMP Negeri 9, SMP Negeri 2, SMP Negeri 4, SMP Negeri 6, SMP Negeri 16 dan SMP Negeri 15.

"Tetapi, anak saya juga tidak dapat diterima di sekolah manapun di jalur zonasi," kata warga Kelurahan Pandeyan itu.

Ia menyebut, jarak RW tempat tinggalnya dengan sekolah terdekat adalah 1,6 kilometer yaitu ke SMP Negeri 9. Namun, sekolah yang berada di Kecamatan Umbulharjo tersebut hanya bisa menampung siswa yang tinggalnya berada pada radius sekitar 600 meter dari sekolah untuk jalur zonasi.

Hal senada disampaikan Septiana yang juga tinggal di Kelurahan Pandeyan namun berbeda RW. Anaknya yang memiliki nilai 255,9 memilih SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 8 untuk jalur prestasi namun tidak diterima.

Ia pun beralih menggunakan jalur zonasi dengan memilih lebih banyak SMP negeri namun juga tidak diterima. Jarak RW tempat tinggalnya dengan SMP terdekat yaitu SMP Negeri 9 adalah 1,84 kilometer.

"Jika sebelumnya ada pemberitahuan atau sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terkait sebaran siswa berdasarkan jarak, tentunya kami akan lebih mudah menentukan sekolah yang dipilih. Tetapi, hal itu tidak ada sehingga kami tidak tahu persaingannya akan seperti apa," katanya.

Saat ini, kedua siswa tersebut sudah bersekolah di SMP swasta di Kota Jogja. Namun, kedua orang tua tersebut tetap berharap dapat memanfaatkan kursi kosong di sekolah negeri.

Sementara itu, Koordinator Forum Pemantau Independen Pemerintah Kota Jogja, Harry Cahya mengatakan akan segera mengirimkan rekomendasi ke Dinas Pendidikan Kota Jogja.

"Munculnya wilayah yang menjadi "blank spot" pada jalur PPDB zonasi ini masuk dalam kategori masalah teknis. Oleh karena itu, jangan sampai masalah teknis ini dikalahkan oleh hal prinsip yaitu pendidikan untuk semua," katanya.

Ia pun akan segera meminta keterangan dari Dinas Pendidikan Kota Jogja mengenai kursi di SMP negeri yang masih kosong dan memungkinkan untuk diisi.

"Sekolah sudah menentukan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar. Jangan sampai jumlah siswa ini kurang atau lebih, harus pas," katanya.

Sedangkan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan akan menginventarisasi seluruh permasalahan yang muncul saat penerapan zonasi dalam PPDB tahun ini.

"Munculnya masalah blank spot, tentunya menjadi bagian kajian dan evaluasi. Mungkin saja, lokasi blank spot pada PPDB zonasi tahun depan akan berbeda dibanding tahun ini," katanya.

Meskipun demikian, Heroe mengatakan akan meminta Dinas Pendidikan untuk mendata sekolah yang masih memiliki kursi kosong dan melakukan kajian untuk pengisiannya. "Apakah ada prioritas tertentu. Tetapi, semuanya harus sesuai aturan," katanya.

Ia menyebut, antisipasi munculnya blank spot atau wilayah yang jaraknya terlalu jauh dari sekolah sehingga sulit bersaing masuk SMP, sebenarnya sudah dilakukan yaitu memberikan kesempatan kepada setiap calon siswa untuk memilih 16 SMP negeri yang ada di Kota Jogja.

"Ada juga pilihan untuk jalur prestasi atau bersaing dengan nilai. Siswa pun bisa memilih 16 sekolah," katanya.

Sumber : Antara

Ad Tokopedia