357 Tumpeng Meriahkan Dahar Kembul Tumpengan Pancasila di Jalan Malioboro

Gubernur DIY Sri Sultan HB X memimpin acara Dahar Kembul Tumpengan Pancasila, Selasa (7/8/2018). - Harian Jogja/Gigih M Hanafi
07 Agustus 2018 22:37 WIB I Ketut Sawitra Mustika Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- DIY mencoba memaknai semangat gotong royong lewat sepucuk tumpeng. Berbagai elemen masyarakat, termasuk pedagang kaki lima Malioboro, menyumbangkan tumpeng demi menyemarakkan acara Dahar Kembul Tumpengan Pancasila, Selasa (7/8/2018). Total terkumpul 357 tumpeng yang diganyang di sepanjang jalan Malioboro. Berikut laporan Wartawan Harian Jogja I Ketut Sawitra Mustika.

Jalanan Malioboro sesak oleh manusia. Tepat di tengah-tengah jalan, di garis-garis putih, tumpeng diletakkan berderet-deret, membentuk ruang yang memisahkan lautan orang. Selepas Gubernur DIY Sri Sultan HB X memotong tumpeng di panggung depan gerbang barat Kompleks Kepatihan, masyarakat langsung menyerbu tumpeng. Semua tumpah ruah, PKL, penjaga toko, sopir travel, pejabat, gubernur, rektor dan lain-lain.

Dengan menggunakan pincuk mini, warga membagi-bagi tumpeng. Tak perlu banyak. Sedikit pun tak jadi masalah. Yang penting guyub. Tari, PKL sisi barat Malioboro, merupakan salah satu di antara masyarakat yang ikut serta. Ia bersama dengan paguyubannya ikut serta menyumbang tumpeng.

"Saya tak keberataan nyumbang. Ini untuk Ngarso Dalem [HB X]. Saya seneng ikut acara kayak gini. Ini merupakan bentuk kebersamaan dari berbagai komunitas di Malioboro," ujar Tari.

Dahar kembul merupakan salah satu rangkaian kegiatan Bulan Pancasila, yang mulai digelar sejak tanggal 1 Juli hingga 25 Agustus. Dahar Kembul dihadiri banyak sekali elite, seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam, Rektor Universitas Gadjah Mada Panut Mulyono, Kapolda DIY Ahmad Dofiri dan lain-lain. Mereka juga ikut lesehan dengan warga, meski duduknya terpisahkan oleh semacam panggung pendek.

Koordinator Dahar Kembul Widihasto Wasana Putra menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan upaya mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara konkret dan sederhana. Konsep acara dibuat dari rakyat dan untuk rakyat. Mulai dari pengisi acara hingga tumpeng disediakan langsung oleh masyarakat.

Donasi tumpeng diberikan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai perorangan, pedagang kaki lima, juru parkir, kusir andong, UMKM, perguruan tinggi, instansi pemerintah dan lain-lain. Sebanyak 357 Tumpeng yang terkumpul diedarkan ke 17 titik berbeda seperti di Gerbang Barat Kompleks Kepatihan, DPRD DIY, Dinas Pariwisata DIY, Pasar Beringharjo, Gedung Agung, Titik Nol KM dan lain-lain.

Di dalam sumbangan tumpeng itulah nilai-nilai kegotong-royongan dipraktikkan secara sederhana. Dalam Dahar Kembul juga dilaksanakan penggalangan donasi bagi korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat. "Semoga penggalangan dana bisa semakin menegaskan esensi acara ini," kata Widihasto.

Di penghujung Dahar Kembul dipentaskan tari berjudul Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebuah tari garapan baru yang dipersembahkan untuk Dahar Kembul. Tari ini bernuansa etnik dengan memasukkan unsur Jawa, Kalimantan dan Papua. "Tari disesuaikan dengan acara," ujar Gita Gilang, pencipta tari NKRI.

Sri Sultan HB X, saat menyampaikan sambutan, mengatakan, Dahar Kembul merupakan acara yang sangat berkarakter DIY, di mana pemimpin dan warganya bisa duduk bersama. Membicarakan berbagai persoalan demi kepentingan masyarakat itu sendiri tanpa membedakan asal-usul.

Ia berharap Dahar Kembul menjadi pengingat bagi masyarakat ihwalnya sikap DIY, yang sudah final jadi bagian NKRI, karena itu tunduk pada perundangan-perundangan dan wajib menjalankan ideologi Pancasila.

"Jadi saya punya harapan kepada kawula, jangan mengkhianati idelogi dan rasa kebangsaan. DIY telah sejak awal membangun Indonesia dan akan tetap seperti itu untuk seterusnya. Saya Berharap semua bersama membangun, karena kekuatan DIY ada di dalam kebersamaan. Itu harus terus dilanggengkan," jelasnya.

HB X merasa sangat malu jika antartetangga harus bertengkar ketika timbul gesekan atau antarkampung terlibat tawuran. Ia tak ingin hal itu terjadi di Bumi Mataram. "Kalau ada masalah bisa dikomunikasikan. Bupati dan wali kota yang di sini, meskipun naik melalui bendera partai, harus juga mendengar bendera lain demi membangun daerah yang tentram."