Soal Penataan Pantai, Pemkab Gunungkidul Dinilai Lamban

Kondisi Pantai Sepanjang usai dilanda gelombang tinggi, Rabu (25/7/2018). - Ist/Satlinmas Rescue Istimewa Wil 2 Gunungkidul
08 Agustus 2018 20:20 WIB Herlambang Jati Kusumo Gunungkidul Share :
Ad Tokopedia

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul menilai gerak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menata pantai seusai hantaman gelombang tinggi beberapa waktu lalu terlalu lamban.

Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Purwanto menyayangkan kebijakan yang dinilai terlalu lama untuk menata pantai. Menurut dia, Pemkab mesti bisa bergerak cepat memanf

aatkan momentum hantaman gelombang tinggi untuk menata pantai. “Kawasan sempadan pantai seharusnya steril dari bangunan. Adanya bangunan bisa mengganggu keindahan pantai dan tentunya dari segi keamanan kurang ideal bagi pelaku usaha sendiri,” katanya, Rabu (8/8/2018).

Pemkab mesti bisa mengambil kebijakan yang cepat dan tepat untuk memanfaatkan momentum hantaman gelombang tinggi sehingga ke depan pantai bisa lebih menguntungkan pelaku wisata serta keamanan meningkat.

Menurut Purwanto, dengan perjanjian yang ditawarkan oleh Pemkab dengan menandatangani surat pernyataan penataan pantai, justru bisa merugikan masyarakat. Mereka yang mengeluarkan biaya banyak untuk perbaikan maupun pembangunan tidak memiliki jaminan dan harus rela sewaktu-waktu ditertibkan tanpa ganti rugi.

Hal yang ditawarkan Pemkab bukan solusi karena ada beberapa dana yang bisa digunakan Pemkab sebagai sumber dana penataan. Salah satunya dengan menetapkan status darurat sehingga kemudian dana darurat Bupati dapat digunakan untuk membuat kios-kios darurat.

Ad Tokopedia