Kasus Gangguan Jiwa Tinggi, Kulonprogo Butuh Tenaga Psikologi Klinis

Mawaddah Dwi Kurniasih - Harian Jogja/Beny Prasetya
08 Agustus 2018 15:15 WIB Beny Prasetya Kulonprogo Share :

Sebagai seorang akademisi yang berkecimpung di bidang kesehatan mental, Mawaddah Dwi Kurniasih merasa miris dengan keadaan Kulonprogo yang memiliki cukup banyak kasus mental illness alias gangguan kejiwaan.

Padahal saat ini menurut pengamatan dara berusia 24 tahun ini, Kulonprogo belum mempunyai biro atau instansi medis yang menangani penyakit gangguan kejiwaan. Menurutnya ketersediaan tenaga psikologi klinis masih jarang ditemui dan belum akrab dengan warga di Kulonprogo.

"Menurut pengamatan saya, di Kulonprogo masih sedikit atau minim biro penyedia jasa tenaga psikologi klinis, beberapa pasien bahkan harus dibawa ke Kota Jogja," kata mahasiswi magister jurusan Psikologi Klinis Universitas Ahmad Dahlan (UAD) tersebut, saat ditemui Harianjogja.com, Minggu (5/8/2018).

Dwi yang saat ini tengah praktik di salah satu biro tenaga psikologi klinis itu mengaku heran karena sejumlah puskesmas juga belum memiliki tenaga psikologi klinis. Padahal sebentar lagi Kulonprogo bakal memiliki bandara yang membuat kultur warga akan berubah."Mereka [warga] bisa saja kaget, jadi banyak yang depresi dan lainnya, hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah," katanya.

Perempuan kelahiran Kota Pontianak, Kalimantan Barat itu berharap pemerintah dan warga Kulonprogo serius mempersiapkan diri menyambut New Yogyakarta International Airport (NYIA). Tidak hanya dari sisi ekonomi, segi kesehatan mental dan kesehatan lingkungan juga harus diperhatikan. "WHO menyebutkan kesehatan fisik, mental, ekonomi, budaya dan spiritual menjadi ciri kesehatan. Jadi bukan hanya soal uang, namun juga wajib dilihat secara holistik," katanya.

Menurutnya, pemerintah dan warga wajib mengaktualisasikan diri dengan lingkungan. Pemerintah wajib membuat peraturan yang pro rakyat. "Tokoh masyarakat bisa menjadi perantara dan warga wajib membuat komunitas tertentu agar mudah dijangkau oleh pemerintah," katanya.