Advertisement
Paling Lambat Minggu, Sampai Sekarang Belum Ada Parpol Gunungkidul yang Menyetor Laporan Dana Kampanye
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul belum menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) maupun Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Padahal batas akhir pelaporan itu akan ditutup pada Minggu (23/9/2018) mendatang.
Komisioner KPU Gunungkidul Bidang Hukum, Andang Nugroho mengungkapkan sejauh ini belum ada laporan. “Nanti LADK dan RKDK dapat dilaporkan terakhir Minggu (23/9) pukul 18.00 WIB,” ujar Andang, Jumat (21/9/2018).
Advertisement
Dia mengungkapkan dalam sumbangan atau sumber dana kampanye sendiri diperbolehkan dari perorangan maupun kelompok atau badan usaha dengan batasan tertentu. Untuk perorangan sumbangan tersebut dibatasi maksimal Rp2,5 miliar sementara untuk badan usaha dibatasi maksimal Rp25 miliar. Jika melebihi ketentuan harus diberikan menjadi kas negara, dan ada sanksi.
Ia mengungkapkan harus ada surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry dan merupakan pembayar pajak yang tertib. “Untuk yang masalah money laundry, nanti yang memeriksa adalah akuntan publik,” kata Andang.
Soal dana kampanye sendiri dia menjelaskan laporan tersebut terbagi menjadi tiga. Pertama, LADK yang paling lambat pada Minggu (23/9). Kedua, Laporan Perolehan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) paling lambat pada 2 Januari 2019, dan ketiga, Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) yang dilaporkan di akhir setelah proses pemungutan suara.
Komisioner Bidang Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul, Rosita mengimbau kepada parpol untuk segera menyelesaikan LADK. “Kami sifatnya mengeluarkan imbauan kepada parpol peserta Pemilu 2019. Jika tidak mengumpulkan LADK itu kan konsekuensinya bisa dikenai sanksi berupa pembantalan sebagai peserta Pemilu. Sangat tidak diharapkan itu pastinya oleh parpol,” kata dia.
Rosita mengungkapkan surat edaran imbauan terhadap parpol itu sendiri sudah dikirimkan ke Parpol pada Selasa (18/9). Terkait dengan penelitian dana sendiri, Rosita mengungkapkan hal tersebut menjadi wewenang KPU Gunungkidul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Kamis 25 April 2024: Hujan Lebat Sleman dan Gunungkidul
- Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Kamis 25 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
- Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Kamis 25 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
- Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Kamis 25 April 2024
- Terbaru! Jadwal KRL Solo-Jogja, Berangkat dari Palur Kamis 25 April 2024
Advertisement
Advertisement