Pemkot Jogja Gunakan APBD untuk Perbaikan Rumah Warga Terdampak Penataan Bantaran Sungai

Harianjogja.com, JOGJA-Penataan bantaran sungai dalam dua tahun terakhir gencar dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Rumah warga yang terdampak penataan rencananya akan diperbaiki menggunakan alokasi APBD.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja Agus Tri Haryono mengatakan perbaikan rumah warga yang rumahnya terkena penataan jalan program Kotaku tetap harus memenuhi koridor kelayakan. Di antaranya pemangkasan rumah yang berdampak hingga 25% dan berjarak 10 meter dari talut sungai.

Menurutnya dalam proses penataan kawasan kumuh Kotaku di bantaran sungai selama ini, diawali dengan membuat jalan inspeksi. Sebagian jalan inspeksi mengepras sebagian rumah warga.

"Ini sebagai bentuk apresiasi atas kesadaran warga yang merelakan sebagain rumahnya untuk jalan. Konsep Mundur Munggah Madhep Kali (M3K) yang digulirkan oleh Gubernur harus didukung," katanya, Kamis (11/10/2018).

Rumah terdampak yang menjadi sasaran perbaikan tersebut berada di wilayah penanganan kawasan kumuh. Meliputi Kelurahan Muja Muju, Baciro, Pandeyan, Giwangan, Warungboto dan Gedongkiwo. Wilayah lain yang bakal dibenahi dalam program Kotaku akan diinventarisir. Tahun ini terdapat 50 rumah yang mendapat bantuan perbaikan. Seluruhnya berada di bantaran Kali Gajah Wong di Muja Muju Umbulharjo dan Baciro Gondokusuman.

Menurut Agus, kerelaan warga agar sebagian rumahnya dijadikan jalan inspeksi tidak mudah. Proses sosialisasi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pada akhirnya warga memahami ketika hasil penataan memberikan dampak positif bagi lingkungan. "Ada yang sampai menyisakan satu meter saja, sehingga warga setempat indung ke tetangganya," urainya.

Adapun target penataan kawasan kumuh sepanjang tahun ini mencapai 135 hektare. Pembiayaannya tidak dibebankan pada APBD Jogja saja tetapi melibatkan provinsi, pusat hingga swasta. Seperti bantuan dana investasi (BDI) dengan target sasaran 80 hektare di 32 kelurahan. Khusus BDI, lanjut Agus, dana yang diterima setiap kelurahan juga mengalami kenaikan antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar.

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aman Yuriadijaya mengungkapkan keberhasilan penataan kawasan kumuh melalui program Kotaku menunjukkan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

"Dalam program tersebut pemerintah tidak sekadar memberi anggaran, tetapi masyarakat juga turut berpartisipasi melalui kesadaran dan keikhlasan untuk ditata. Apalagi, rumah warga di bantaran sungai rela untuk 'mundur, munggah, dan madhep kali'," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News