Dua Pasangan Suami Istri di Gunungkidul Saling Bertarung di Pilkades

Ilustrasi. - Solopos/Agoes Rudianto
12 Oktober 2018 06:50 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan pada Sabtu (13/10/2018) diwarnai pertarungan calon yang berstatus suami istri. Pertarungan ini terjadi di dua desa, yakni di Kepek, Kecamatan Saptosari dan Dengok, Kecamatan Playen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul Sujoko mengatakan, calon kades yang berstatus suami istri ada di Desa Dengok dan Kepek. Menurut dia, kedua pasangan diperbolehkan ikut pilkades karena di dalam aturan tidak melarang hal tersebut. “Memang boleh, jadi tidak ada masalah kalau ada pasangan suami istri bertarung memperebutkan posisi kepala desa,” katanya kepada wartawan, Kamis (11/10/2018).

Dia menjelaskan, untuk pilkades serentak dilaksanakan pada Sabtu besok dan berlangsung di 30 desa. Rencananya pesta demokrasi di tingkat desa ini diikuti sebanyak 91 calon. “Semua sudah siap. Untuk sekarang memasuki masa tengan dan pada Sabtu besok digelar pencoblosan,” ungkapnya.

Calon kades Kepek, Saptosari Suhut saat dikonfirmasi melalui sabungan telepon membenarkan jika dirinya akan melawan istrinya, Partini di Pilkades Kepek. Dia pun tidak mempermasalahkan pasangannya maju karena secara prinsip memiliki visi misi yang sama.

Suhut menjelaskan, keputusan membolehkan Partini maju tidak lepas dari minimnya bakal calon yang mendaftar. Menurut dia, pada saat pendaftaran baru dirinya yang mendaftar dan di detik-detik akhir istrinya didaftarkan sebagai lawan. “Jadi dengan dua pendaftar, maka proses bisa dilanjutkan karena sesuai aturan minimal pilkades harus diikuti dua orang,” tuturnya.

Usai pendaftaran dilakukan, serangkaian proses pun dilakukan, termasuk pengambilan nomor urut dimana Partini mendapatkan nomor urut 1 dan Suhut nomor urut 2. Hingga pada akhirnya melakukan pemaparan visi dan misi pada Minggu (7/10) di balai desa yang dilakukan secara bergantian. “Meski bersaing, kami bersepakat untuk tidak memasang gambar selama kampanye,” katanya.