Gara-Gara Keluarga Bersengketa, Masih Ada Warga Terdampak Proyek Bandara Tak Cairkan Ganti Rugi

Sejumlah petugas Satpol PP menaiki atap rumah warga penolak, untuk membujuk warga penolak turun dari atap, Jumat (20/7/2018). Warga tersebut menaiki atap karena belum merelakan gentingnya diturunkan satu per satu sebelum rumahnya dirobohkan pihak proyek NYIA. - Harian Jogja/Uli Febriarni
19 Oktober 2018 05:50 WIB Uli Febriarni Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO- Pengadilan Negeri Wates (PN Wates) telah menangani perkara berstatus gugatan biasa, yang dilakukan oleh keluarga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Menyusul adanya perbedaan pendapat dengan anggota keluarganya yang lain, perihal konsinyasi pembayaran ganti rugi lahan bandara.

Juru Bicara PN Wates, Edy Sameaputy mengatakan saat perkara konsinyasi telah diputus dan masih ada sengketa di antara ahli waris, soal menerima dan menolak konsinyasi, maka langkah gugatan perbuatan melawan hukum adalah salah satu cara yang bisa ditempuh. Oleh anggota keluarga yang memilih ingin mencairkan dana konsinyasi.

Kendati demikian, gugatan itu tidak banyak terjadi, melainkan jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Perihal ini, Edy tak dapat menyebutkan jumlah statistik pasti. Ia hanya mengungkapkan, di antara mereka, ada juga yang lebih memilih untuk mengambil jalur mediasi, selanjutnya menemukan titik temu dan berdamai.

"Kemudian akhirnya mengurus pencairan, sepertinya sudah dicairkan [dananya]," ujarnya.

Edy menjelaskan, mediasi memang menjadi salah satu cara yang bisa ditempuh warga sebelum gugatan tadi maju ke ruang sidang. Saat mediasi, pihak PN Wates akan memberikan pemahaman perihal konsinyasi, diharapkan dari sana ada dialog antar kedua belah pihak, yang berujung pada sebuah titik temu yang disepakati bersama.

Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkara mengungkapkan, masih banyak warga penolak pembangunan NYIA yang belum mencairkan dana kompensasi terkonsinyasi di PN Wates. Sikap warga yang cenderung menutup komunikasi dengan pemerintah, membuat proses pencairan itu tak segera tuntas. Pemerintah menjadi kesulitan memahami kemauan warga.

Padahal, jika warga bersedia mengambil dana yang dikonsinyasi itu, mereka bisa menata hidupnya kembali setelah rumahnya di dalam area pembangunan dirobohkan. Misalnya, untuk membeli tanah atau membangun rumah kembali sebagai modal untuk melanjutkan hidup.

"Tidak punya penghasilan dan tidak punya rumah tinggal, itu pilihan warga. Itu menjadi pilihan warga sendiri serta harus disadari resikonya. Sekarang, pilihannya bertahan hidup seperti itu atau ingin hidup layak kembali?," kata dia.

Pemkab masih akan terus melakukan pendekatan kepada warga, agar mereka mau mencairkan dana konsinyasi.