SID Gunungkidul Diharapkan Jadi Percontohan Nasional

Logo Gunungkidul
08 November 2018 21:17 WIB Herlambang Jati Kusumo Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendatangi Kabupaten Gunungkidul untuk melihat efektivitas serta akuntabilitas Sistem Informasi Desa (SID), Rabu (7/11/2018). Jika nantinya sistem tersebut dinilai baik maka akan diusulkan menjadi program nasional.

Kepala Inspektorat Kabupaten Gunungkidul, Sujarwo mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda BPK pusat dalam melakukan audit di Kementrian Desa. Di DIY sendiri, Gunungkidul dijadikan sampel lapangan, khususnya pada SID.

"Kita tadi diminta memaparkan SID yang ada di Gunungkidul seperti apa, apakah berjalan secara baik atau tidak. Kalau BPK menilai baik akan dijadikan program nasional," ujar Sujarwo, Rabu (7/11/2018).

Ia mengatakan, nantinya hasil audit akan dijadikan landasan untuk rekomendasi penyebarluasan SID secara nasional. Dipilihnya Gunungkidul sendiri, lantaran secara nasional telah diakui mampu menjalankan SID di seluruh wilayah desa yang ada. Namun, pada kesempatan itu dari 144 desa diambil empat desa yang diajak untuk memaparkan SID.

Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengungkapkan Gunungkidul dianggap pioner secara nasional untuk penggunaan SID. Sebab di Gunungkidul dianggap pioner secara nasional yang diresmkan pada awal 2016 silam.

"Baru Gunungkidul yang menerapkan SID meliputi seluruh desa," kata Immawan.

Ia menjelaskan, kedatangan BPK sendiri untuk melihat efektivitas serta akuntabilitas SID yang diterapkan ini. Namun menurut Immawan, selama ini SID berdampak baik di masyarakat.

"Ada banyak dampak positif, banyak informasi yang dapat dilihat oleh masyarakat berupa transparansi anggaran dan selain itu yang paling penting adalah mengeluarkan masyarakat dari pusaran berita bohong atau hoax," ujarnya.

Meski begitu diakui Immawan penggunaan SID belum seluruhnya baik, masih perlu ada pembenahan-pembenahan, baik secara teknis maupun SDM-nya.