Geopark Gunungsewu Diklaim Membantu Mengentaskan Kemiskinan di Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pengembangan pariwisata Geopark Gunungsewu diklaim dapat menekan angka kemiskinan yang selama ini di Gunungkidul dinilai masih cukup tinggi.

Deputi Koordinasi Sumberdaya Manusia, Iptek dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin mengungkapkan pengembangan Geopark Gunung Sewu, cukup signifikan. Hal itu dinilai sedikit banyak mengurangi angka kemiskinan.

“Kemiskinan di sini [Gunungkidul] angkanya menurun cukup signifikan,” ujarnya disela Rapat Koordinasi Geopark Nasional di dalam Gua Rancang Kencono, di Bleberan, Kecamatan Playen, Jumat (16/11/2018).

Dikatakannya pula pertemuan kali ini yang dilakukan di Gua yang sudah dihuni tiga generasi tersebut karena ingin menunjukkan secara langsung pengelolaan Gunung Sewu Unesco Global Geopark. “Selama ini rapat di kantor, kita rubah mending langsung kelapangan untuk melihat keberhasilan pengelolaan geopark,” katanya.

Dinilai oleh Safri pemilihan tempat ini juga karena diantara global geopark yang ada yang paling maju Gunungsewu, maka dipilih sebagai barometer. Diharapkannya pula rakor ini bisa menjadi bagian pengembangan Geopark secara menyeluruh di Indonesia.

Saat ini sendiri sudah ada empat Geopark di Indonesia yang diakui Unesco, yaitu Geopark Batur di Bali, Gunung Sewu di tiga Propinsi yakni DIY, Jateng, dan Jatim. Geopark Rinjani, NTB, dan Geopark Ciletuh, Jawa Barat.

Untuk Geopark tingkat Nasional ada 7 yakni Geopark Marangin, Jambi, lalu Geopark Raja Ampat, Papua, kemudian Tambora, NTB, selanjutnya Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan, kemudian Danau Toba, Belitung, dan Bojonegoro.

Pengembangan Geopark di Indonesia sendiri saat ini masih ada sejumlah tantangan. Tantangan tersebut dinilainya lebih kepada sinergitas antara pemanfaatan alam dan mengajak masyarakat untuk membantu menjaga keseimbangan alam kawasan Geopark.

“Paling banyak tantangannya ya dari kita sendiri, artinya kadang kita menerima tapi kita belum mau bersinergi dan berjalan sendiri [Dalam mengelolanya]. Contoh, seperti membangun Taman Nasional dan Cagar Alam hanya tonjolkan konservasi dan tidak kepada kehidupan manusia di sekitarnya,” katanya.

Begitu pula dalam membangun daerah perkotaan, yang ditonjolkan hanya sisi manusianya sementara kawasan alamnya tidak dipedulikan. Jadi menurut Safri harus ada kesinambungan untuk menjaga Geopark. “Kita harus memuliakan bumi dan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) Gunungkidul Asty Wijayanti mengatakan, belum ada penghitungan secara detail mengenai dampak penetapan status Gunung Sewu Unesco Global Geopark tahun 2015 lalu. Meskibegitu diakuinya sejak beberapa tahun terakhir ada peningkatan kunjungan secara signifikan.

“Jika dihitung pasti belum ada, tetapi kita lihat sudah banyak kunjungan wisatawan asing ke sini. Ini kemungkinan dampak dari status itu [Gunung Sewu Unesco Global Geopark],"ujarnya.

Pada data Pemkab Gunungkidul Pada 2016 diketahui angka kemiskinan 19,34%, kini 2018 menjadi 18,65%. Target Pemerintah sendiri sampai 2021 nanti dikisaran 15%.

Ditambahkan Sekretaris Dinpar Gunungkidul Hary Sukmono terkait Gunungsewu ini, revalidasi dari UNESCO dilakukan empat tahun sekali maka dari itu perlu dipersiapkan kembali, karena pada 2019 Geopark Gunungsewu akan direvalidasi oleh UNESCO.

“Tantangannya pelibatan masyarakat diluar geosite perlu kita ajak atau libatkan karena geopark merupakan konsep pengembangan kawasan, sehingga masyarakat dapat terlibat utuh dan konkrit,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News