Pembahasan APBD 2019 Gunungkidul Berjalan Alot

Ilustrasi APBD. - JIBI
19 November 2018 07:17 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 Gunungkidul tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini terlihat dari target penetapan yang molor hingga dua kali.

Di awal pembahasan, penetapan ditarget selesai pada Senin (12/11/2018) lalu. Namun, pada prosesnya target tersebut tidak tercapai. Ini lantaran target penetapan diubah dan direncanakan RAPBD 2019 disepakati bersama pada Jumat (16/11/2018). Hanya saja, masih peliknya dalam pembahasan membuat jadwal penetapan kembali diundur. Rencananya persetujuan bersama akan dilaksankaan pada Rabu (21/11/2018) besok.

Anggota Badan Anggaran DPRD Gunungkidul Ari Siswanto membenarkan proses pembahasan RAPBD 2019 berjalan dengan alot. Hal ini terlihat adannya perubahan jadwal penetapan yang mundur hingga dua kali. “Rencananya Rabu [21/11] APBD 2019 akan disahkan dan mudah-mudahan tidak molor lagi,” kata Ari, Minggu (18/11/2018).

Menurut dia, alotnya pembahasan tidak lepas adanya sinkronisasi program dari pemkab dengan program aspirasi dari DPRD Gunungkidul. Untuk itu, dikarenakan belum adanya kesepahaman bersama maka proses klarifikasi terhadap jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi.

“Beberapa kali ditunda pembahsan dari klarifikasi jawaban bupati. Rencananya besok [hari ini] klarifikasi akan dilanjutkan,” ungkapnya.

Salah satu poin penting yang ditekankan dalam klarifikasi ini adalah untuk memastikan program aspirasi dari dewan dapat difasilitasi. Menurut Ari, mengacu pada pengalaman di tahun-tahun sebelumnya banyak program aspirasi yang dicoret saat dilakukan evaluasi dari gubernur.

“Kita tidak ingin terjadi lagi dan progam asipirasi harus dijalankan, bukan hanya sebatas disetujui, tapi pada saat evaluasi program tersebut malah dicoret oleh gubernur,” katanya.

Disinggung mengenai besaran pogram asiprasi, Ari tidak bisa memastikan. Dia berdalih nominal program disesuaikan dengan usulan dari masing-masing fraksi. “Kalau di PKS, kami kalkulasi tidak sampai Rp2 miliar. Sedang untuk fraksi lain, kami tidak tahu menahu,” ungkap Ketua DPD PKS Gunungkidul ini.

Alotnya pembahasan APBD 2019 diakui oleh Ketua Fraksi Demokrat, DPRD Gunungkidul Eko Rustanto. Menurut dia, beberapa kali klarifikasi masih ada perbedaan persepsi dalam pandangan umum fraksi. “Karena belum sejalan maka proses penyelarasan terus dilakukan,” katanya.

Menurut Eko, salah satu permasalahan dikarenakan tim dari pemkab belum memaparkan terkait jawaban terkait klarifikasi mengenai hasil jawaban bupati tentang pandangan umum fraksi. “Ini yang perlu diperjelas. Saya yakin kalau bisa diselesaikan maka proses penetapan akan semakin cepat,” ungkapnya.