Gunungkidul Menilai Mata Pelajaran PMP Penting

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menilai tidak ada permasalahan jika dihidupkannya kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan dinilai siap jika memang diterapkan kembali.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Gunungkidul, Bahron Rasyid mengungkapkan jika wacana tersebut jadi terealisasi pihaknya siap menjalankan juga, karena dari sektor Sumber Daya Manusia atau pengajar, diklaim mampu memberi mata pelajaran itu.

“Saat ini masih wacana atau dikaji, belum sampai ke daerah. Bagaimanapun ya siap nanti jika sudah diputuskan, semaksimal mungkin akan ikut berkontribusi dalam penerapannya,” ujar Bahron, Jumat (30/11/2018).

Bahron mengungkapkan saat ini terdapat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang telah membahas sejumlah pilar kebangsaan itu, diantaranya membahas Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang. “Namun kami pada dasarnya siap jika diterapkan nanti,” katanya.

Sekretaris Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Gunungkidul, Yuda Haryanto mengatakan, pihaknya sangat mendukung jika nantinya mata pelajaran PMP kembali dihidupkan. Pemahaman moral Pancasila disebutnya sangat perlu ditekankan kembali pada masyarakat umum dan khususnya kaum muda.

PMP dinilai bisa menjadi pondasi serta bekal dalam mempertahankan kondisi dan jati diri bangsa. Selain itu, mata pelajaran PMP juga bisa digunakan sebagai alat penangkal radikalisme yang perlahan mulai masuk dan menyasar masyarakat.

“Pendidikan Moral Pancasila sangat perlu ditekankan sebagai pondasi menangkal paham radikalisme. Pemahaman masyarakat juga harus luas, jangan sampai mudah terpengaruh. Jati diri perlu kita pertahankan,” ucap Yuda.

Dikatakannya Kesbangpol juga memberikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Pihaknya ingin mengarahkan ke pandangan masyarakat lebih luas dan tetap mempertahankan moral serta segala bentuk aktifitas dengan dilandasi nilai Pancasila. Ia berharap jika program ini dapat segera terealisasi, sehingga dari semua instansi dapat bekerjasama dalam satu arah menjadikan masyarakat yang berkualitas dan berpendidikan kebangsaan.

“Dikatakan mendesak memang iya, sangat perlu. Kondisi sekarang secara penilaian pribadi moral mulai terkisis,” ujarnya.

Menurut Yuda, jika nantinya program ini benar terealisasi tentu dari Dinas Pendidikan pun juga harus siap dalam sumber daya manusianya. Agar nantinya dalam memberikan pemahaman pada anak muda, tidaklah setengah-setengah. Meski saat ini sudah ada Pendidikan Kewarganegaraan, namun demikian untuk pemahanan Pancasila sepertinya porsinya pembahasan masih kurang maksimal. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News