Dapat Penghargaan Kota dengan Kehidupan Beragama Paling Rukun, Ini Kritikan untuk Jogja

Harianjogja.com, JOGJA- Awal 2019 ini Kota Jogja menerima kado indah dari pemerintah pusat. Kementerian Agama memberikan penghargaan Harmony Award Tahun 2018 dengan kategori Kehidupan Kegamaan Paling Rukun kepada Kota Jogja.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin dan diterima Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi, Kamis (3/1/2019) di Jakarta. Kota Jogja terpilih sebagai salah satu dari tiga daerah penerima Harmony Award 2018 kategori Kehidupan Keagamaan Paling Rukun yakni Kota Ambon dan Kabupaten Bulunggan. Kota Jogja dinilai telah menjalankan dengan baik berbagai program dan kegiatan serta dukungan anggaran untuk mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.

Award ini diberikan setelah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Agama RI melakukan survei ke sejumlah daerah di Indonesia, meliputi 415 kabupaten dan 93 kota se-Indonesia. Ada sejumlah aspek yang dinilai di antaranya aspek program dan kebijakan, program kegiatan kerukunan umat beragama dan dukungan APBD terhadap kegiatan pemeliharaan dan penguatan kerukunan beragama.

Wakil Walikota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan penghargaan tersebut merupakan perwujudan kehidupan beragama di Jogja, mendukung dan menguatkan Jogja sebagai city of tolerance.

"Penghargaan ini didapatkan dari hasil survey kepada masyarakat, yang artinya masyarakat memiliki apresiasi terhadap lingkungannya. Mereka yang melihat persoalan dan mengalami dan memberikan jawaban yang sesuai. Untuk itu, mari kita jaga dan kuatkan harmoni kehidupan beragama di Kota Jogja,” ujarnya seusai menerima penghargaan.

Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) Jogja, Agnes Dwi Rusjiyati mengapresiasi prestasi tersebut. Hal itu menunjukkan ada upaya dari Pemkot untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang toleran di tengah keberagaman. "Tentunya upaya pemerintah dengan mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan keagamaan adalah hal positif," katanya.

Hanya saja, dia berharap, Pemkot betul-betul mampu membangun upaya nyata untuk membangun pemahaman dalam merawat kehidupan yang beragam ini. "Masyarakat yang berada di lapisan paling bawah perlu disentuh. Perlu ada kegiatan-kegiatan yang mengupayakan perjumpaan antar agama. Agar masyarakat bisa saling berinteraksi," usulnya.

Menurutnya, upaya yang selama ini di lakukan dapat dicek apakah berdampak nyata bagi kehidupan beragama ketika ada persoalan riil. Seperti pada kasus pemotongan salib beberapa waktu lalu.

"Bagaimana perspektif masyarakat soal penerimaan terhadap yang berbeda seharusnya tanpa syarat. Termasuk langkah riil menerima keberagaman dengan fasilitas negara. Harus terus diupayakan langkah riilnya," kata Agnes.

Dia mengusulkan agar Pemkot melakukan upaya rekonsiliasi sosial terhadap pemahaman keagamaan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kelompok masyarakat yang berada di wilayah mayoritas lalu hak-haknya harus dikalahkan. Tapi diupayakan untuk setiap kelompok masyarakat dapat diterima sesuai hak konstitusinya. "Nah ini tugas Pemkot. Pemkot harus melakukan upaya-upaya pemiluhan dikotomi mayoritas dan minoritas, sehingga peristiwa intoleransi meskipun kecil dan satu kasus tidak dibiarkan," katanya.

Pemkot juga membangun nilai-nilai kebersamaan di masyarakat yang beragam. Pemkot harus melakukan itu agar tidak mudah muncul kecurigaan ketika ada kelompok agama lain melakukan kegiatan keagamaannya. "Ini tantangan Pemkot Setelah mendapat award apakah masyakarat merasakan dampaknya secara nyata? Bukan hanya didata dan angka-angka," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News