Advertisement
Soal Kendaraan Umum Dipasangi Stiker Branding Kampanye, Bawaslu: Akan Kaji Dulu
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo akan mengkaji adanya kendaraan umum yang dipasangi stiker branding kampanye peserta pemilu.
Kordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa, Bawaslu Kulonprogo Panggih Widodo mengatakan pihaknya memberikan perhatian dengan maraknya kendaraan yang sudah dipasangi stiker branding kampanye. "Memang kami lihat, ada kendaraan umum itu dipasangi stiker kampanye. Kebanyakan dipasang besar di belakang mobilnya itu," ujar Panggih pada Harian Jogja, Rabu (23/1/2019).
Advertisement
Ia mengatakan pemasangan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan kampanye. Pemasangan tersebut dinilai melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.23/2018 tentang Kampanye.
Kendaraan angkutan penumpang atau angkutan umum seperti angkutan kota, angkutan wisata, dan pedesaan, juga mikro bus dilarang dipasangi stiker branding gambar partai, caleg, juga capres.
Bawaslu mengaku masih akan melakukan pengkajian terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan pihaknya nanti. "Kami baru mau investigasi, selain itu juga kami akan kaji dulu," ungkap Panggih.
Panggih mengatakan, sampai saat ini berbagai pelanggaran kampanye yang dilakukan peserta pemilu masih didominasi pelanggaran administrasi seputar Alat Peraga Kampanye (APK). Selain itu, ada beberapa kasus, di antaranya peserta pemilu yang menjanjikan uang, kasus pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kampanye terbuka yang tidak berizin, namun tidak sampai pada tahapan lebih lanjut, dan hanya berhenti di dugaan saja.
Kasatlantas Polres Kulonprogo, AKP Maryanto mengatakan dalam pelaksanaan kampanye pihaknya mengimbau agar masyarakat yang turut serta dalam kampanye bisa mentaati aturan-aturan yang berlaku. Menurutnya kendaraan secara umum yang dipasangi stiker branding kampanye diperbolehkan asalkan tidak merubah warna dan identitas kendaraan.
"Pada pelaksanaan kampanye ini, masyarakat kami imbau agar mentaati aturan. Yang terpenting ini untuk keselamatan dan ketertiban masyarakat juga," ujar Maryanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kereta Api Terlambat, Daops 6 Yogyakarta Minta Maaf
- PENINGKATAN KAPASITAS SDM WISATA: Dispar DIY Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Event
- Dari Luar Negeri? Jangan Lupa Isi e-CD Jika Turun di YIA
- 576.619 Penumpang Mudik Naik KAI Commuter Wilayah 6 Yogyakarta selama Lebaran 2024
- DPD Golkar Kota Jogja Pastikan Penjaringan Singgih Raharjo Tak Ada Masalah Meski Masih Jadi Pj Wali Kota
Advertisement
Advertisement