Guru Besar UII Kecam Tindakan Represif Aparat terhadap Demonstran
Majelis Guru Besar UII menyampaikan delapan poin sikap, termasuk mengecam tindakan represif aparat dan meminta perlindungan hak demonstran.
Sri Sultan hamengku Buwono X-Gubernur DI.Yogyakarta. /Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X memberikan komentar singkat terkait dengan penangkapan terduga teroris di Gunungkidul, Rabu (20/11/2019). Penggerebekan itu dinilai sah-sah saja dalam upaya pemberantasan terorisme.
HB X mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara detail terkait informasi penangkapan terduga teroris di Gunungkidul pada Rabu (20/11/2019) pagi. Namun ia tak mempersoalkan penangkapan tersebut.
“Saya enggak tahu persis, yang ditangkap siapa, dari unsur apa.Tapi kalau memang dia teroris, ditangkap enggak ada masalah, silakan saja, karena itu pidana, melanggar hukum,” katanya di Kompleks Kepatihan.
Sultan berharap kepada seluruh warga DIY memiliki keberanian untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang menjurus pada radikalisme dan terorisme.
“Saya punya harapan warga itu bisa mengatakan tidak, punya keberanian untuk mengatakan tidak [pada radikalisme dan terorisme], itu kan pilihan warga sendiri, kami tidak bisa memaksakan,” kata Sultan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Majelis Guru Besar UII menyampaikan delapan poin sikap, termasuk mengecam tindakan represif aparat dan meminta perlindungan hak demonstran.
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi hukuman disiplin, termasuk tiga PPPK yang dipecat. BKPPD masih memeriksa tiga pegawai lainnya.
Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada 25 November 2026.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengunjungi peternakan WMU di Gunungkidul untuk meninjau rantai pasok ayam dan telur serta anomali harga.
Sebanyak 35 dari 56 Pustu Kulon Progo mengalami kerusakan. Keterbatasan tenaga kesehatan juga membuat layanan belum tersedia setiap hari.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.