JJLS Kelok 23 Gunungkidul-Bantul Bakal Punya Rest Area, Jadi Tempat Wisata
JJLS Kelok 23 Gunungkidul-Bantul ditargetkan dibuka September 2026. Kawasan ini diwacanakan memiliki rest area, UMKM, dan gardu pandang.
ilustrasi./dok
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Komandan Kodim 0730/GK, Letkol Inf Noppy Laksana Armyanto menegaskan jajarannya bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Pesan agar personel TNI di Bumi Handayani menjaga netralitas ini terus disampaikan setiap upacara, apel,hingga pertemuan-pertemuan lainnya. Setiap anggota juga dibekali dengan buku saku yang isinya menyangkut masalah netralitas TNI.
“Yang menyatakan TNI terlibat politik praktis itu tidak benar. Di setiap kesempatan, saya terus menekankan agar anggota menjaga netralitas, baik dalam pilkada maupun pemilu,” kata Noppy saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/1).
Terkait dengan komitmen Kodim untuk menjaga netralitas, dia mengaku sudah menyampaikan kepada Bawaslu Gunungkidul pada saat melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu. Menurut Noppy, munculnya isu ketidaknetralan TNI karena adanya dua anggota TNI aktif yang berniat maju dalam pencalonan kepala daerah.
“Tapi saya tekankan keduanya bukan berasal dari kesatuan di kodim dan kami tidak ada sangkut pautnya. Itu [pencalonan diri] menjadi urusan pribadi masing-masing orang,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Gunungkidul, Is Sumarsono menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran No.273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada 2020.
Meski tidak menyebut nama dan jumlah, ia mengakui sudah ada beberapa ASN yang diduga terlibat terkait dengan pilkada. Bawaslu akan memanggil ASN yang diduga terlibat dalam persiapan pilkada untuk dimintai klarifikasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
JJLS Kelok 23 Gunungkidul-Bantul ditargetkan dibuka September 2026. Kawasan ini diwacanakan memiliki rest area, UMKM, dan gardu pandang.
Puan Maharani meminta polisi mengusut tuntas kericuhan demo 27 Agustus 2026 dan kematian warga di Pejompongan.
Pejabat Sleman yang gagal mencapai target kinerja bisa dikenai sanksi hingga demosi. Evaluasi mengacu pada Perbup Sleman No. 35/2026.
LBB 2026 Jogja diikuti 3.500 pelajar dari SD hingga SMA. Kegiatan ini menanamkan disiplin, keteraturan, dan cinta Tanah Air.
Profil Destry Damayanti, Gubernur BI 2026-2031, mulai pendidikan, karier sebagai ekonom hingga perjalanan di Bank Indonesia.
Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran Rp4,53 triliun untuk 2027, terutama untuk SDM, usaha, digitalisasi, dan pengawasan.