Bawaslu Bantul Cegah Kusila Ikut Penjaringan Pilkada

Harianjogja.com, BANTUL- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencegah Komisaris Polisi (Kompol) Kusila untuk ikut penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati dengan alasan Kompol Kusila masih tercatat sebagai anggota Polri aktif. Sedianya Kusilah menyampaikan visi misi bakal calon di Partai Golkar, namun batal karena pencegahan Bawaslu tersebut.

Anggota Bawaslu Bantul, Supardi mengatakan dalam proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati yang digelar Golkar pihaknya menemukan indikasi mengarah kepada pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Sejak awal netralitas ASN, TNI-Polri menjadi fokus pemantauannya saat ini sesuai regulasi.

Ketika menemukan indikasi mengarah kepada pelanggaran pihaknya melakukan pencegahan secara lisan dan tertulis. "Kami tahu dia [Kompol Kusila] belum daftar makanya kami cegah supaya tidak melanjutkan proses tahapan [penjaringan)]," kata Supardi, saat dihubungi Senin (16/3/2020).

Kusila merupakan salah satu bakal calon yang didaftarkan oleh kelompok masyarakat untuk mengikuti proses penjaringan dalam pilkada Bantul 2020 ini. Sebelum mengikuti penjaringan di Golkar, anggota Polres Bantul ini juga mengikuti proses penjaringan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Supardi mengaku baru mencegah Kusila mendaftar di Golkar karena baru mengetahuinya. "Sejak awal kami lakukan pencegahan misal ada ASN, TNI-Polri dadtar ke parpol. Hasilnya begitu ketahuan lakukan pencegahan lisan dan tertulis," ujar Supardi.

Menurut dia seharusnya ASN, dan anggota TNI-Polri yang akan mencalonkan diri harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Selain itu Supardi juga mengimbau para bakal calon yang akan maju tidak melibatkan ASN, TNI-Polri walaupun sekadar membagikan pamplet, selebaran, spanduk, dan bahan lainnya yang berisi gambar pasangan bakal calon.

Sementara itu Kompol Kusila saat dimintai konfirmasi mengatakan ia sudah memberitahukan panitia penjaringan Golkar untuk melanjutkan penyampaian visi misi tanpa kehadirannya. Ia menghargai semua proses yang berjalan di Golkar.

Pada sisi lain pihaknya juga menghargai Bawaslu yang mengimbaunya untuk tidak melanjutkan proses penjaringan. Ia mengakui awalnya berniat hadir namun mengurungkannya gara-gara imbauan tersebut.

Meski dirinya memahami bahwa aturam netralitas ASN, TNI-Polri itu berlaku ketika sudah ada penetapan bakal calon dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sementara saat ini masih dalam proses penjaringan. Namun demikian pihaknya tidak ingin memperpanjang persoalan tersebut.

"Saya menghormati saja semuanya, saya tidak ingin ada kegaduhan," kata Kusila. Ia juga tidak ingin proses penjaringan itu membuat citra Polri negatif.

Meski gugur dalam penjaringan di Golkar, namun perempuan kelahiran Bantul ini tetap akan maju dalam kontestasi Pilkada Bantul jika dikehendaki warga Bantul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.