Buntut Serangan Ransomware, Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola Pusat Data Nasional
Presiden Jokowi meminta BPKP untuk melakukan audit tata kelola dan finansial pusat data nasional.
Ilustrasi hoaks./JIBI
Harianjogja.com, JOGJA - Untuk memerangi peredaran informasi yang tidak jelas kebenarannya terutama di tengah krisis dari pandemi Covid-19, sejumlah pakar menganjurkan masyarakat bisa memilah informasi dengan benar.
Untuk mencegah penyebaran hoaks, Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) memproduksi informasi akurat terkait Covid-19 di media sosial dan mencetak sejumlah poster untuk dibagikan kepada masyarakat. Bahkan, sejumlah bahasa daerah juga digunakan.
Koordinator Japelidi, Novi Kurnia menuturkan penggunaan bahasa daerah dalam penyebaran informasi terkait virus Corona ini bisa lebih efektif karena lebih dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia yang majemuk. "Kami membuat beragam konten digital ‘Jaga Diri dan Jaga Keluarga’ di dalam 42 bahasa daerah. Jumlah ini masih akan bertambah sesuai kebutuhan masyarakat," kata Novi pada Jumat (27/3/2020).
42 bahasa daerah itu meliputi bahasa Jawa, Banyumasan, Aceh, Karo hingga Papua. Selain itu panduan "Jaga Diri dan Jaga Keluarga" juga diproduksi dalam bahasa Indonesia dan Mandarin serta diolah dalam format audio visual.
Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menuturkan banyak warganet yang memberi tanggapan positif. Bahkan, mereka sampai meminta berkas poster tersebut untuk dicetak sendiri dan dibagikan kepada warga berusia lanjut di sekitar mereka. "Masih ada banyak orang tidak mengakses jejaring sosial sehingga akses informasi mereka pun terbatas," katanya.
Seperti halnya kampanye politik, komunitas ini merasa kampanye kesehatan juga harus dilakukan di banyak tempat, terlebih isu pandemi ini sangat mendesak. Pakar Promosi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM, dr. Fatwa Sari Tetra Dewi juga meminta masyarakat untuk bisa mengakses sumber-sumber terpercaya minimal dari instansi terkait.
“Yang terjadi saat ini adalah banyak informasi berlebihan sehingga menyulitkan identifikasi solusi atau yang disebut infodemik. Hal ini menyebabkan kepanikan masyarakat karena informasi yang simpang siur. Oleh sebab itu, pilih sumber bacaan yang berkualitas," kata Fatwa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Presiden Jokowi meminta BPKP untuk melakukan audit tata kelola dan finansial pusat data nasional.
Puan Maharani menyebut kehadiran Prabowo di DPR untuk menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 menjadi momentum strategis nasional
BPA Fair Kejaksaan Agung menjual Harley Davidson, BMW, hingga Mercedes hasil rampasan korupsi dengan kenaikan lelang Rp1,65 miliar.
Kemhan siapkan Bandara Kertajati menjadi pusat MRO pesawat Hercules Asia untuk memperkuat industri pertahanan Indonesia
Prabowo ungkap alasan turun langsung menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global.
Menlu Sugiono memastikan Indonesia terus berkoordinasi untuk menyelamatkan 9 WNI peserta flotilla kemanusiaan Gaza yang ditangkap Israel.