Warga Jogja Ramai-Ramai "Lockdown" Kampung, Begini Tanggapan Sultan

Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X tidak mempersoalkan warga yang melakukan penutupan jalan kampung. Selama masih ada satu akses jalan masuk ke suatu kampung agar memudahkan untuk mengontrol pendatang.

Sultan HB X mengatakan banyaknya kampung di DIY yang melakukan penutupan jalan hakekatnya bukan lockdown. Ia meyakini keputusan yang diambil warga tersebut untuk mengontrol pendatang guna melihat apakah ada yang terdeteksi positif atau negatif terkait corona.

Di sisi lain penutupan itu dimungkinkan warga dapat mengurangi aktivitas di luar rumah, tetapi bukan berarti tidak boleh keluar rumah. Praktik di lapangan, kata Sultan, sulit mengontrol jika di suatu desa terlalu banyak jalan yang bisa diakses sebagai pintu masuk.

“Satu kelurahan di pinggir kota, jalan masuk ke situ bisa tiga jalan, dua jalan, bagaimana tiga jalan ini, yang dua ditutup sehingga hanya ada satu jalan. Harapannya dengan satu jalan memudahkan mengontrol siapa yang masuk, itu no problem [kebijakan penutupan itu tidak masalah],” katanya Senin (30/3/2020).

Sultan menambahkan, melalui penutupan tersebut, begitu ada warga yang masuk kemudian didata, terkait identitas dan latar bekalang bepergiannya. Hal itu dimungkinkan untuk mengurangi ketika dia pergi keluar atau meninggalkan rumah. Hanya saja, bukan berarti tidak boleh di luar, karena jika merasa tidak sehat masih dizinkan periksa ke rumah sakit atau puskesmas.

“Kalau dia perlu masak di rumah dia bisa belanja, tetapi berkumpul beramai-ramai dihindari. Jadi sebetulnya bukan lockdown, kalau lockdown itu kan isolasi tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk, yang memerintahkan lockdown harus pemerintah pusat. [Jika lockdown] Kalau dia memerlukan sesuatu harus difasilitasi,” katanya.

HB X berharap dengan banyaknya pendatang yang masuk dari berbagai kota di Indonesia, jangan sampai terjadi perpindahan zona dari sebelumnya merah kemudian menghijau, sementara yang hijau menjudi zona merah karena keberadaan pendatang dari kota yang berzona merah. Hal ini jelas bukan memotong rantai penyebaran atau menyelesaikan persoalan tetapi justru virus berpindah-pindah.

“Sekarang bagaimana diatur, mestinya kalau itu dikatakan zona merah ya mestinya pengaturan bus umum sama mobil pribadi ya diatur, jangan nanti mobil dari zona merah ke hijau tidak tahu positif atau negatif berhenti di zona hijau, lalu [zona] hijau jadi merah. Begini ini harus jelas, namanya untuk memutus virus, keputusan itu baru akan diambil satu atau dua hari ini, karena pendapat dari pemerintah pusat dan daerah masih beda,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.