Warga Terdampak Corona Lebih Butuh BLT Daripada Kartu Prakerja

Harianjogja.com, JOGJA--Kondisi pandemi covid-19 membuat ribuan pekerja kehilngan pekerjaannya dan banyak pekerja informal kehilangan pemasukan. Dalam situasi seperti ini, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilai lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang kartu prakerja.

Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan, menjelaskan saat ini di DIY pada awal April terdapat setidaknya 14.055 pekerja dari 307 perusahaan terdampak covid-19. “258 terkena PHK [Pemutusan Hubungan Kerja] dan 13.797 dirumahkan,” ujarnya, Sabtu (25/4/2020).

Dari sektor informal, setidaknya 474 tercatat terdampak pandemi Covid-19. Kondisi ini juga terjadi di tingkat nasional, yakni sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan terdampak covid-19, dengan rincian sektor formal 1.304.777 pekerja dirumahkan dari 43.690 perusahaan.

Sementara pekerja yang terkena PHK di tingkat nasional mencapai 241.431 pekerja dari 41.236 perusahaan. Sektor informal juga turut terpukul karena kehilangan 538.385 pekerja yang terdampak dari 31.444 perusahaan atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi para pekerja dalam situasi pandemi saat ini. Sebab itu pihaknya meminta pemerintah untuk lebih fokus pada penanganan dampak covid-19. “Pekerja yang terkena dampak dirumahkan, diliburkan atau bahkan PHK sebagian dari mereka banyak yang tidak mendapat kompensasi upah dan pesangon oleh perusahaan,” katanya.

Selain itu, pekerja terdampak juga tidak selalu tercover oleh skema bantuan dari pemerintah. Maka, dalam kondisi seperti ini, menurutnya pekerja terdampak lebih membutuhkan BLT ketimbang kartu Prakerja, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengambangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi UKM dan Nakertrans Kota Jogja, Lusiningsih, mengungkapkan banyak pekerja informal yang kesulitan mengakses program Kartu Prakerja, khususnya mereka yang sudah bukan termasuk generasi muda lagi dan tidak familiar dengan komputer.

Hal ini dikarenakan prosedur pendaftaran Kartu Pra Kerja yang menggunakan mekanisme online dan mengharuskan pendaftar memiliki email serta mengikuti tes seleksi. “Beberapa peserta mengeluhkan soal tesnya kayak soal sekolahan,” ungkapnya.

Ia juga mengakui bayaknya pendaftar kartu Prakerja karena tergiur dengan insentif yang didapatkan yakni senilai Rp3,5 juta. Padahal, insentif tersebut tidak diterima langsung, melainkan digunakan untuk membayar pelatihan yang juga diberikan secara online.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.