Tim Gabungan Tangani Karhutla di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani
Meski api telah berhasil dikendalikan, petugas tetap melanjutkan proses mopping up atau penyisiran lokasi
Ilustrasi Satpol PP./JIBI
Harianjogja.com, BANTUL-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul mengaku belum bisa menindak tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan selama pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19. Pasalanya sampai saat ini belum ada dasar hukum untuk memberikan sanksi terhadap para pelanggar tersebut.
Padahal Satpol PP selama ini kerap menemukan pelanggaran seperti adanya kerumunan dan tidak mengenakan masker. Kepala Satpol PP Bantul, Yulius Suharta mengatakan tindakan yang dilakukan intansinya selama ini sebatas kondisional untuk mengingatkan oleh petugas masing-masing yang menemukan pelanggaran.
Bahkan data pelanggaran selama pandemi Covid-19 pun Satpol PP tidak memilikinya, “Kecuali kalau sudah ada perda akan ada data atas tindakan sanksi sesuai ketentuan,” kata Yulius, Jumat (26/6/2020).
Yulius mengatakan Pemkab Bantul sebenarnya sudah merancang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur soal sanksi pelanggar protool kesehatan selama pandemi Covid. Raperda tersebut adalah raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Namun raperda tersebut saat ini masih dalam proses uji publik. Ia berharap raperda itu segera diundangkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Meski api telah berhasil dikendalikan, petugas tetap melanjutkan proses mopping up atau penyisiran lokasi
Penumpang KA Daop 6 naik 24% dalam sepekan. KAI menambah dua perjalanan dari Solo dan Jogja menuju Jakarta.
Empat Musim Pertiwi karya Kamila Andini akan world premiere di TIFF 2026. Film ini terinspirasi lanskap Bromo dan kisah perempuan.
BMKG mengungkap kebutuhan anggaran untuk peralatan, pemeliharaan, edukasi, hingga komunikasi data dalam memperkuat peringatan dini bencana.
Anggota DPR RI Iman Sukri meminta pencarian lima jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda dioptimalkan dan area pencarian diperluas.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo memilih komunikasi dan pembersihan untuk menekan vandalisme serta sampah visual di sejumlah lokasi.