RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Ilustrasi./Freepik
Harianjogja.com, BANTUL--Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) meminta pemerintah kabupaten dan kota di DIY dan Jawa Tengah untuk patuh terhadap Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) revisi V yang dikeluarkan Menteri Kesehatan RI. Dalam pedoman tersebut kontak erat yang harus dites swab adalah yang bergejala, sementara yang tidak bergejala cukup karantina 14 hari dan tidak perlu swab, kecuali tenaga kesehatan.
“Persoalannya sekarang adalah kabupaten dan kota tidak patuhi pedoman revisi lima [Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19],” kata Kepala BBTKLPP Bantul, Irene, saat dihubungi Kamis (17/12/2020).
BACA JUGA : Tarif Tes Swab Rp797.000 Mahal? Ini Perbandingan dengan
Irene mengatakan dalam pedoman revisi V sudah dijelaskan bahwa kontak erat yang bergejala yang dites swab, tidak semua kontak erat dites swab. Jika semua kontak erat dites swab, kata dia, akibatnya spesimen atau sampel akan menumpuk.
“Kalau sehari sampel masuk dua ribuan sementara kapasitas kami seribu maka otomatis terundur [pemeriksaannya],” ucap Irene.
“Bayangkan kapasitas kita seribu sampel, yang masuk dua ribu berarti yang seribu numpuk hari berikutnya, besok masuk dua ribu tertunda lagi,” tegas Irene.
Menurut dia sejauh ini BBTKLPP masih mampu memeriksa seribu sampel per hari sehingga tidak perlu ada penambahan alat ataupun penambahan sumber daya pemeriksa sampel. Sampel yang masuk bukan hanya dari wilayah DIY namun beberapa wilayah di Jawa Tengah.
BACA JUGA : Swab Covid-19 Hanya 15 Menit dengan Metode Baru, Cek
Yang penting, kata dia, pemerintah kabupaten dan kota saat ini patuh terhadap Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 hasil revisi V. Disinggung soal pengadaan mobil PCR yang sudah dilakukan di Bantul, Irene menyatakan kapasitas mobil PCR tidak seberapa dibanding jumlah sampel yang diperiksa.
Dia mencontohkan sampel dari Bantul sempat masuk dalam sehari 800an sampel, padahal sudah memiliki mobil tes PCR. Namun demikian pihaknya tidak mempersoalkan jika kabupaten dan kota ingin mengadakan uji sampel swab mandiri.
“Silahkan mereka melakukan pengadaan tapi kapasitasnya enggak terlalu banyak. Bantul saja sehari masuk ke kita 800 sampel, lebih banyak ke BBTKLPP [daripada ke mobil PCR,” ucap Irene.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bantul, Sri Wahyu Joko Santoso, mengatakan, pihaknya sudah mendapat arahan dari Pemerintah Pusat terkait revisi V Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
“Kemarin Dinas Kesehatan DIY akan mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut. Kami kabupaten wajib mematuhi,” kata Sri Wahyu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
MSI mendorong pengembangan singkong di DIY untuk mendukung target bioetanol E20 pada 2028 dengan jaminan pasar dan harga bagi petani.
Menko Pangan Zulhas memastikan bantuan pangan beras berlanjut hingga Desember 2026 dengan tambahan alokasi 1 juta ton untuk tiga bulan.
Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi mulai tiba di Jateng untuk mengikuti MTQ Nasional XXXI di Semarang pada 11-20 September 2026.
KemenHAM meminta penembakan tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya diusut tuntas dan pelakunya dihukum sesuai hukum yang berlaku.
Pertamina menyiapkan investasi Rp19,8 triliun untuk Green Bio-Refinery Cilacap yang ditargetkan masuk EPC 2027 dan beroperasi 2029.