DISKUSI HAMI: Perkuat Imunitas Kebangsaan dengan Bhinneka

Harianjogja.com—Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab ke Indonesia banyak mencuatkan polemik sosio-politik Indonesia sejak dua tahun terakhir. Isu kepulangan Rizieq Shihab berhembus berkali-kali sejak tokoh sentral FPI itu menetap di Arab Saudi tiga tahun lalu.

Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) pun tertarik pada bahasan tersebut dengan menggelar diskusi bertajuk Membaca Kepulangan Rizieq Shihab: Ancaman Demokrasi dan Menguatnya Intoleransi?.

HAM-I menggelar kegiatan seminar online melalui zoom meeting yang dipandu oleh dua narasumber yaknj peneliti Institute for Shoutheast Asia Islam (ISAIs) Said Muhammad, dan Faisal Riza. Diskusi yang digelar pada Senin (21/12) secara daring ini diikuti ratusan peserta yang berasal dari kalangan milenial, mahasiswa, dan pelajar.

Pengamat Islam politik, Said Muhammad menjelaskan bahwa hadirnya kembali Rizieq Shihab di Indonesia menjadi semacam ujian demokrasi. Bahkan menurut pandangam Said, fenomena Habib Rizieq di Indonesia selain membangkitkan geliat demokrasi, juga di sisi lain menjadi ancaman bagi demokrasi.

Disebutkan Said bila Habib Rizieq sejak awal memang terjerat kasus hukum sebelum kepergiannya ke Arab Saudi. Fakta ini kemudian seolah memunculkan narasi diskriminasi ulama yang terus digelorakan oleh kelompok pengikutnya. "Tetapi dari awal kita melihat pihak kepolisian seperti tidak mau mengambil risiko karena ada indikasi menguatnya parlemen jalanan dan tekanan massa. Bahkan di derah dan pusat kita melihat ada arogansi massa pendukung yang berimbas pada gesekan dan polarisasi publik," ungkapnya.

"Sebenarnya bila dilihat seksama, massa pendukung habib Rizieq bisa dibilang secara ideologis lahir dari kalangan akar rumput. tetapi di sisi lain, ada indikasi bahwa massa Rizieq ditunggangi aktor politik intelektual, kaum elitis-borjuis yang bisa saja lahir karena beda posisi politik dengan pemerintah."

Bagi Said, Rizieq Shihab juga memiliki political effect yang terlihat dari dinamika sebelum dan pasca-kepulangannya dari Arab Saudi. Termasuk jargon revolusi akhlak yang diusarakan FPI terlihat lebih sebagai bahasa politik.

Kendati demikian, Said megatakan jika publik harus mencari jalan tengah untuk mengisi perbedaan pandangan berdasarkan prinsip Kebhinekaan. "Kita butuh tokoh agama yang kharismatik, yang punya massa, memberi wacana yang bias mencounter gagasan Islam anti kemanusiaan. Bagaimana pun, di tengah situasi Pandemi Covid-19, kita juga perlu mengokohkan imunitas kebangsaan kita melalui Bhinneka dan Pancasila," kata Said. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.