Soal perpanjangan PTKM, Bantul Ikut Pemda DIY

Harianjogja.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul memastikan masih menunggu arahan dari Pemda DIY, terkait rencana perpanjangan Pembatasan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) hingga 8 Februari mendatang.

“Kami belum dapat info sejauh ini. PTKM kan diberlakukan sampai tanggal 25. Tapi, nanti jika memang ada keputusan untuk memperpanjang, kami menunggu arahan dan instruksi dari Pemda DIY terlebih dahulu,” kata Sekda Bantul sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bantul, Helmi Jamharis, Kamis (21/1/2021).

Lebih lanjut Helmi mengungkapkan, sejauh ini pelaksanaan PTKM di Bantul dinilainya berjalan baik. Hal ini seiring dengan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan ketentuan yang ada di Instruksi Bupati No.1/2021 tentang PTKM.

Di mana, ada aturan pembatasan untuk berbagai kegiatan masyarakat.

Baca juga: Sudah Disuntik Vaksin Bupati Sleman Tetap Terinfeksi Corona, Begini Penjelasan Dinkes

“Dan masyarakat sudah banyak yang tahu. Selain itu, gakkum kami juga bertindak maksimal memberikan edukasi ke masyarakat,” lanjutnya.

Zona merah meningkat

Namun, pelaksnaaan PTKM ini justru tidak berkorelasi dengan penurunan zona merah di Bantul. Diakui Helmi, saat ini jumlah zona merah di Bantul justru meningkat.

Di mana, dari 17 kapanewon yang ada, ada 13 kapanewon berstatus zona merah. Sisanya, tiga kapanewon yang masuk zona orange dan satu kapanewon yang masuk zona kuning.

Baca juga: Ini Penyebab RS di Sleman Tak Bisa Maksimal Tambah Bed untuk Pasien Covid-19

Adapun tiga kapanewon yang masuk zona orange adalah Bambanglipuro, Pundong, Imogiri. Sedangkan satu kapanewon zona kuning adalah Dlingo.

“Faktornya ada banyak. Bisa saja efek dari akhir tahun kemarin. Untuk lebih jelas, silakan nanti tanyakan ke dokter oki,” ungkap Helmi.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bantul, Sri Wahyu Joko Santosa mengatakan dengan kondisi 13 kapanewon zona merah, sangat memungkinkan pelaksanaan PTKM diperpanjang.

“Namun, keputusan tergantung Pemda DIY,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.