Meneguhkan Pembangunan Perdesaan Melalui Desa Preneur dengan Pendekatan “Kiblat Papat Lima Pancer Adiluhung Kawentar”

Harianjogja.com, JOGJA—Pandemi yang belum usai, meskipun tren pertumbuhannya cenderung bisa dikendalikan memasuki triwulan keempat tahun 2021 ini, menyisakan tantangan tentang upaya pemulihan ekonomi yang sangat terpukul selama hamper dua tahun terakhir, terutama persoalan bagaimana menumbuhkan perekonomian di wilayah perdesaan.

Apabila skema digitalisasi UMKM melalui markethub sudah dikampanyekan selama pandemi berlangsung, data menunjukkan bahwa penikmat dari program markethub bebas ongkos kirim banyak dirasakan oleh UMKM wilayah perkotaan.  Sementara itu, UMKM wilayah perdesaan menghadapi kendala jarak yang jauh, aksesibilitas armada transportasi yang mobile juga terbatas, dan ketersediaan sarana internet juga belum merata hingga pada basis-basis UMKM di wilayah perdesaan.

Untuk itu, dalam rangka menjembatani problematika pemberdayaan UMKM di wilayah perdesaan, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi UKM DIY berupaya mengembangkan skema pendampingan berbasis wilayah yang dikenal sebagai Desa Preneur.  Pada prinsipnya, Desa Preneur merupakan desa yang mampu menumbuhkembangkan kewirausahaan melalui unit-unit usaha yang diupayakan oleh keguyuban warga desa secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka menumbuhkan perekonomian perdesaaan.  Pada pelaksanaannya, Dinas Koperasi UKM DIY bermitra dengan lembaga yang dahulu bernama SMEDC UGM sebagai salah satu tim pendamping yang akan mengembangkan konsep Desa Preneur tersebut dengan pendekatan Kiblat Papat Lima Pancer Adiluhung Kawentar atau disingkat dengan K45PAK.

Menurut Dr. Duddy Roesmana Donna, konseptor K45PAK, menuturkan bahwa pelaksanaan konsep Desa Preneur sangat inheren dengan pola pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai pancer (pusat) etalase sekaligus inkubator bisnis dengan berpedoman pada empat kiblat (nilai), yakni  global value, local wisdom, local supply chain, dan global marketing.  Keempat kiblat tersebut bertumpu pada satu pancer community development (pemberdayaan masyarakat) sebagai penggerak perekonomian perdesaan, demikian tutur pengajar dari Sekolah Pascasarjana UGM tersebut.

Sementara itu, pada tahun 2021 ini upaya menumbuhkan Desa Preneur dilakukan pada 39 desa yang tersebar pada 4 kabupaten di DIY.  Adapun, pengembangan desa preneur melalui pendekatan K45PAK dilakukan pada 10 desa, yaitu Kalurahan Sendanangung (Minggir, Sleman), Kalurahan Girikerto (Turi, Sleman), Kalurahan Pandowoharjo (Sleman, Sleman), Kalurahan Mulyodadi (Bambanglipuro, Bantul),  Kalurahan Gilangharjo (Pandak, Bantul), Kalurahan Bangunjiwo (Kasihan, Bantul), Kalurahan Ngalang (Gedangsari, Gunungkidul), Kalurahan Wiladeg (Karangmojo, Gunungkidul), Kalurahan Semin (Semin Gunungkidul), dan Kalurahan Jatimulyo (Girimulyo, Kulon Progo).  Kesepuluh desa atau kalurahan itu sebelumnya sudah diasesmen atau mendapat penilaian dari tim ahli sebelum mendapat pendampingan Desa Preneur.

Menurut Wisnu Hermawan, Kabid Layanan Kewirausahaan KUMKM Dinas Koperasi UKM DIY, menjelaskan bahwa pengembangan Desa Preneur ini dilaksanakan secara berkelanjutan selama sekurangnya tiga tahun.  Konsep ini dibiayai melalui dana keistimewaan yang pada awalnya bertujuan untuk melakukan intervensi pemberdayaan bagi UMKM pada wilayah miskin.  Pada perkembangannya, skema Desa Preneur mendapat sambutan hangat dari Pemerintah Pusat hingga pada transformasi selanjutnya, skema Desa Preneur menjadi bagian dari konsep desa mandiri budaya.  Saat ini, menurut pria yang berasal dari Kota Blitar itu, penentuan lokasi Desa Preneur di samping memperhatikan potensi wirausaha yang berkembang pada desa tersebut, juga mempertimbangkan status desa itu sudah mendapatkan predikat Desa Budaya atau Desa Wisata.  Bahkan, pada tahun 2021 ini sedang dilakukan pendalaman untuk melakukan asesmen Desa Preneur yang bisa dipertimbangkan menerima BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Rintisan Desa Mandiri Budaya pada tahun 2022.

Lebih jauh, menurut Wisnu Hermawan yang juga warga Sewon Bantul, menjelaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa preneur adalah disamping tumbuhkembangnya enterpreneurspirit yang cukup kuat dan berkelanjutan, juga didorong adanya kualitas hubungan yang intensif antara Pemerintah Desa dengan UMKM atau warganya.  Bentuk kultural manifestasi manunggaling kawula gusti pada skala desa yang diinterpretasikan adanya pola interaksi yang harmonis antara pihak kalurahan dengan warga pelaku usaha, merupakan kunci bagaimana intervensi pemerintah daerah akan menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan.

Adapun pada salah satu pelatihan desa prenur melalui pendekatan K45PAK di Kalurahan Wiladeg yang dilaksanakan pada pertengahan September 2021, Kapanewon Karangmojo, Gunungkidul, sangat disambut hangat oleh warga setempat.  Dukungan pendampingan tidak hanya ditunjukkan oleh Pemerintah Desa, melainkan juga dari Pemerintah Kapanewon Karangmojo, Polsek Karangmojo, dan Danramil Karangmojo.

Lurah Wiladeg, Bapak Kaniyo berharap bahwasanya pelatihan desa preneur ini mampu membantu warga yang sudah merintis usahanya melalui sentuhan-sentuhan seperti perbaikan skema kemasan, mutu produk, pemasaran, hingga transformasi digital.   Bagi warga Wiladeg, pembinaan desa preneur model K45PAK yang dilakukan Dinas Koperasi UKM DIY ini sangat diharapkan oleh warga setempat untuk membantu upaya pemulihan ekonomi bagi UMKM yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.