Pekan Depan, Upah Minimum Provinsi DIY Ditetapkan

Harianjogja.com, JOGJA- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY dipastikan baru akan dilakukan pekan depan.

Hal ini menyusul telah turunnya data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan indeks pertumbuhan ekonomi DIY serta dilakukannya pertemuan pembahasan terkait dengan UMP oleh Dewan Pengupahan DIY pada pekan ini.

"Rencana pekan depan kami ada rapat dengan pak Gubernur terkait hal ini. Bukan hari ini. Jadi kan, kemarin kita masih menunggu rilis BPS untuk pertumbuhan ekonomi. Dan, sudah rilis kan," kata Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, Kamis (11/11/2021).

Menurut Aji, keberadaan rilis indeks pertumbuhan ekonomi dari BPS sangat penting karena hal itu menjadi salah satu pedoman dalam pembahasan UMP. Karena acuan dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah inflasi dan angka pertumbuhan dalam penentuan UMP. "Tinggal mana yang akan dipakai," sambung Aji.

BACA JUGA: Dipastikan Tidak Out dari PSS, Dejan Berterima Kasih kepada Suporter

Terpisah Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi, mengatakan sebelum menggelar rapat penentuan UMP dengan Gubernur DIY, pihaknya akan menggelar rapat dengan sejumlah pihak yang masuk dalam Dewan Pengupahan DIY.

"Rencana baru besok kami gelar rapatnya. Jadi kami belum bisa pastikan gambaran berapa kenaikan maupun angkanya," katanya.

Lebih lanjut Aria mengungkapkan, saat ini pihaknya telah mendapatkan data dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan indek pertumbuhan ekonomi dari BPS. Kedua hal itu akan dijadikan dasar untuk membahas besaran UMP yang akan digelar di Kantor Disnakertrans DIY, Jumat (12/11/2021).

"Ya nanti kami libatkan unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah. Selain itu ada unsur BPS dan akademisi yang ikut dalam sidang Dewan Pengupahan DIY, " ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.