BULOG Masifkan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Sejumlah 3.118 Ton, Jamin Akses Pangan
BULOG menyalurkan 3.118 ton Bantuan Pangan Beras kepada 103.950 penerima di 16 kecamatan Kabupaten Purworejo untuk menjaga ketahanan dan akses pangan masyarakat
Penyuluhan oleh Bea Cukai/Ist
Yogyakarta (24/5/2022) - Bea Cukai Yogyakarta kembali melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat di DIY. Kali ini bersama Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Bea Cukai Yogyakarta menyapa para warga di Dusun Kalidadap, Imogiri, Bantul, pada Kamis-Jumat, 19-20 Mei 2022.
Dalam acara tersebut, tim pegawai Bea Cukai Yogyakarta yang terdiri dari Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama, Bimo Adisaputro, Pelaksana Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Vita, Hafni, dan Erina, menyampaikan materi mengenai Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), Ketentuan di Bidang Cukai, dan Ciri-ciri Rokok Ilegal.
Setelah itu acara dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Disperindag DIY. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda dalam pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Para peserta yang terdiri dari petani tembakau dan pengusaha tembakau rajangan tersebut mengikuti acara dengan antusias. Diharapkan melalui kegiatan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberantas rokok ilegal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BULOG menyalurkan 3.118 ton Bantuan Pangan Beras kepada 103.950 penerima di 16 kecamatan Kabupaten Purworejo untuk menjaga ketahanan dan akses pangan masyarakat
Ratusan peserta membersihkan Pantai Baru Bantul. Gerindra mendorong kebersihan menjadi budaya untuk mendukung pariwisata dan ekonomi hijau.
Asah Kreativitas Anak Sejak Dini, Alfamart dan Johnson’s Gelar Lomba Mewarnai di Graha Bung Karno Klaten
Polres Wonosobo menggelar patroli skala besar pada malam libur untuk mengantisipasi balap liar dan berbagai potensi gangguan kamtibmas.
Penempatan manajer KopDes Merah Putih mempertimbangkan kesiapan titik, kuota, kapasitas wilayah, domisili, dan kebutuhan nasional.
Pengusaha Indonesia memiliki waktu sekitar 3 bulan menyiapkan standar Eropa sebelum IEU-CEPA ditargetkan berlaku awal 2027.