Padat Karya, Program Favorit yang Berdampak Langsung pada Masyarakat

Harianjogja.com, BANTUL—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bantul yang terus mempertahankan program padat karya infrastruktur, bahkan Dewan mengusulkan program serupa tetap dipertahankan karena dampaknya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.

Anggota Badan Anggaran DPRD Bantul Arif Haryanto mengatakan program padat karya sebenarnya sudah ada sejak zaman Orde Baru, tetapi saat itu program tersebut terbagi ke beberapa sasaran mulai dari bantuan ternak, perikanan, dan infrastruktur. Namun, saat ini yang masih dipertahankan adalah padat karya infrastruktur karena hasilnya jelas.

Bahkan saat pandemi Covid-19, program tersebut sangat membantu masyarakat sehingga Dewan tidak mencoret anggaran padat karya selama pandemi, mulai dari 2019, 2020, 2021, sampai 2022 ini. Dengan program tersebut, masyarakat mendapatkan kesempatan kerja karena yang mengerjakan proyeknya adalah masyarakat dan yang mengusulkan adalah masyarakat. Hasilnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Selain mendapatkan kesempatan kerja, ada pembangunan kalurahan yang sifatnya kepentingan umum misalnya pembangunan drainase, jalan cor blok, dan sebagainya. Cocok di masa pandemi jadi stimulan untuk mereka yang mungkin kemarin belum dapat pekerjaan lagi, atau dagangannya belum laku. Hasil karyanya terwujud akan suistainable,” kata Arief, Senin (27/6).

Ia berharap program tersebut minimal memberi pekerjaan kepada masyarakat yang tidak bekerja dan juga warga miskin untuk mendapatkan penghasilan. Namun demikian, program padat karya infrastruktur terbatas hanya 18-21 hari sehingga program tersebut hanya stimulus.

Oleh karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini akan kembali mengusulkan agar program tersebut tetap diadakan di tahun depan karena sasaran pembangunan di masing-masing kalurahan atau pedukuhan juga masih banyak. Sementara anggaran dari pemkab juga terbatas. Tahun ini total anggaran padat karya Rp30,2 miliar yang terdiri dari APBD Bantul dan APBD DIY melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Ada 215 titik padat karya yang disasar di 17 kapanewon di Bantul, yang terdiri dari 116 paket dari APBD DIY dan 99 paket atau titik dari APBD Bantul. Bentuk padat karya infrastruktur adalah pembangunan drainase,  jalan cor blok, hingga bangket.

“Tahun depan akan dianggarkan kembali karena ini dianggap program paling luwes bisa semacam perangsang mereka yang masih menganggur. Jadi ini program yang paling konkrit yang bisa membantu masyarakat,” ujar Arif.

Salah satu titik sasaran pembangunan melalui padat karya infrastruktur adalah pembangunan drainase di Pedukuhan Bakal Dukuh, Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu. Pembangunan drainase sepanjang sekitar 131 meter sudah dimulai sejak 27 Juni.

Ketua RT 28 Bakal Dukuh sekaligus ketua kelompok pembangunan drainase Tri Mulyono mengatakan pembangunan drainase itu sangat membantu masyarakatnya. Dari 26 pekerja, sebagian besar yang bekerja adalah warga miskin dan warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga warga mendapatkan penghasilan.

Selain itu, yang paling penting bagi warga, kata Tri Mulyono, adalah pembangunan drainase untuk mengatasi genangan air hujan yang menggenangi jalan kampung dan halaman rumah warga, “Supaya air tidak menggenangi jalan dan pekarangan,” katanya.

Pembangunan drainase tersebut akan tersambung dengan drainase eksisting yang sudah dibangun sepanjang sekitar 200 meter melalui Alokasi Dana Desa (ADD) 2014 lalu. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.