Rayakan Anniversary Epson, Nikmati Promo Projector Serba Bisa hingga Cashback
Epson Indonesia menghadirkan promo anniversary projector EB Series dengan reward e-wallet hingga Rp150.000 dan cashback hingga Rp300.000 untuk be
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU/JIBI-Bisnis.com-Rachman
Harianjogja.com, BANTUL—Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Penolakan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bantul yang membahas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Pemkab Bantul.
Ketua Fraksi PKS DPRD Bantul Arif Haryanto mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini tidak tepat. Sebab, masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. Kenaikan harga BBM bersubsidi juga dipastikan berdampak naiknya kebutuhan pokok.
“Kenaikan harga-harga sudah terjadi sebelum pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebagaimana yang disampaikan oleh para analis ekonomi, kenaikan 10% harga BBM bersubsidi akan menaikan 0,5% inflasi. Secara riil kenaikan harga BBM bersubsidi di bulan September 2022 ini sekitar 30%. Berarti diprediksi akan menyumbang kenaikan angka inflasi sebesar 1,5%.” Kata Arif.
Kenaikan angka inflasi otomatis akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat sehingga upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai. “Alih-alih bertumbuh, bertahan saja bagi sebagian masyarakat sangatlah sulit,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta sebaiknya pemerintah fokus dalam upaya menjaga daya beli masyarkat dengan tetap mempertahankan subsidi BBM. Fraksi PKS DPRD Bantul menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah untuk meninjau kembali serta membatalkan kebijakan kenaikan tersebut.
BACA JUGA: Bansos BBM untuk Warga Jogja Akan Disalurkan Lewat Aplikasi
Arif mengatakan upaya berikutnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan realokasi anggaran APBN yang tidak terkait dengan penguatan daya beli masyarakat, misalnya rencana membangun IKN atau Ibu Kota Nusantara. Kemudian pengawasan secara ketat, terutama distribusi solar bersubsidi yang kemungkinan dinikmati oleh sektor industri besar di perkebunan dan pertambangan.
Ia mendesak pemerintah mengembalikan pengelolaan sektor energi ini sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 dengan tujuan akhir memakmurkan rakyat. Pemerintah sudah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi maupun BBM non-subsidi. Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Epson Indonesia menghadirkan promo anniversary projector EB Series dengan reward e-wallet hingga Rp150.000 dan cashback hingga Rp300.000 untuk be
Nilai jual kembali mobil dipengaruhi kondisi, usia, dan riwayat servis. Simak cara menjaganya sebelum berganti kendaraan.
PSS Sleman menjamu Arema FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Simak jadwal, klasemen, head to head, dan prediksi pemain.
Kementerian ESDM menetapkan 42 komoditas mineral kritis sebagai acuan tata kelola tambang dan penguatan pasokan bahan baku industri strategis.
Simak 12 tip aman membeli rumah take over KPR, mulai dari cek sertifikat, sisa cicilan, hingga prosedur resmi pengalihan kredit.
Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Anita Palupi Indahsari divonis lima tahun penjara dan denda Rp510 juta dalam kasus kekerasan serta penelantaran anak.