Bantul Sering Hujan Deras Hingga Maret Tahun Depan, Pemkab Siapkan Anggaran Penanggulangan Bencana Rp10 Miliar

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk penanganan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Anggaran tersebut merupakan belanja tidak terduga (BTT).

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan berdasarkan perkiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY, Bantul akan menghadapi musim hujan di atas rata-rata atau ekstrem mulai 3 Oktober lalu hingga Maret 2023 mendatang. Puncaknya musim hujan diperkirakan terjadi pada Februari 2023.

Kondisi tersebut yang perlu diwaspadai adalah banjir atau lupan air sungai, tanah longsor, dan angin kencang. “Sudah kami identifikasi peta rawan banjir dan longsor dan kebutuhan yang kami perlukan,” kata Halim seusai memimpin rapat komprehensif dengan sejumlah instansi dan sukarelawan bencana di Parasamya, Kompleks Pemkab Bantul, Jumat (14/10/2022).

Dari hasil rapat tersebut, Halim sudah meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dampak bencana hidrometeorologi, mulai dari menugaskan dinas lingkungan hidup untuk memangkas pohon-pohon yang berpotensi roboh, meminta dinas kesehatan menyiapkan fasilitas kesehatan, menyiagakan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), hingga mewajibkan pemerintah kalurahan menyiapkan lokasi evakuasi ketika terjadi bencana.

Menurutnya, lokasi evakuasi bencana harus sudah disiapkan sedini mungkin, tidak boleh dadakan atau seadanya. Ia menginginkan tempat evakuasi tidak hanya untuk menampung orang, tetapi juga memiliki fasilitas pendukung. “Dari segi anggaran, kami memang tidak menyiapkan secara definitif dalam pagu OPD. Namun kami punya BTT sekitar Rp10 miliar yang bisa dimanfaatkan untuk kebencanaan,” ujarnya.

Halim mengatakan penggunaan anggaran darurat bencana akan disesuaikan dengan kriteria khusus, di antaranya harus ada pernyataan status siaga darurat bencana dari kepala daerah, penanganannya harus mendesak, serta penggunaannya harus menyangkut kepentingan harta benda dan nyawa masyarakat.

BACA JUGA: Profil dan Kekayaan Kapolda Jatim Irjen Pol. Teddy Minahasa yang Disebut Ditangkap karena Narkoba

Bantul sudah menyatakan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi yang berlaku sejak 26 September sampai 25 Desember mendatang. Menurutnya, status tersebut dapat diperpanjang kembali sampai tahun depan tergantung ancaman bencana.

Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Agus Yuli Herwanta, mengatakan berdasarkan data yang dirilis BPBD Bantul, ada seitar sebelas kecamatan atau kapanewon yang punya potensi tinggi bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor. Banjir rawan terjadi di Bantul, Kretek, Pleret, Pundong, Piyungan, Jetis, dan Imogiri.

Kemudian bencana tanah longsor tersebar di tiga wilayah yang mayoritas merupakan wilayah dengan kontur tanah perbukitan, yakni Pundong, Imogiri, dan Piyungan. Sementara, bencana angin kencang dan pohon tumbang hampir merata di seluruh kecamatan. Dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi tahun ini, Agus memastikan telah menyiapkan 29 posko di 17 kapanewon ditambah posko induk di BPBD Bantul. “Lokasi posko semua ada di kantor kalurahan,” kata Agus. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.