DPAD DIY Ikut Gencarkan Reformasi Birokrasi lewat Bedah Buku

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bekerja sama dengan DPRD DIY menggelar bedah buku Reformasi Birokrasi Kontekstual di Balai Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul pada Selasa, (8/11/2022). Bedah buku tersebut diadakan untuk meningkatkan literasi dan kompetensi perangkat desa di Kalurahan Bangunharjo.

Lurah Bangunharjo, Nur Hidayat, mengatakan  ketua RT sebagai salah satu perangkat pemerintahan terkecil menjadi pihak yang masuk dalam agenda reformasi birokrasi. Hidayat menjelaskan apabila masyarakat mengurus surat, proses birokrasi tersebut tidak boleh dibiarkan berbelit.

“Terkait pembenahan atau reformasi birokrasi selama ini; birokrat kan masih menggunakan pola dan mindset lama yang suka dipuja-puji dan dihormati. Maka dari itu saya inginkan adanya reformasi birokrasi hingga ke tingkat RT sebagai perangkat paling kecil. Jadi nantinya ada kesadaran untuk melayani masyarakat,” kata Hidayat ditemui di kantornya pada Selasa, (8/11/2022).

Apabila isi buku tersebut dapat diterapkan kepada pejabat kalurahan hingga RT, akan ada dua keuntungan yaitu kesadaran dan budaya literasi.

Lurah yang baru saja dilantik tersebut menekankan empat poin penting dalam buku yang implementatif tersebut berkaitan dengan birokrasi. Pertama, yaitu kepedulian. Perangkat pemerintah harus memiliki rasa peduli untuk melayani masyarakat tanpa imbalan. Kedua, kompentensi menjadi bahan bakar yang harus dimiliki agar dapat mengelola sistem dan mencari solusi secara tepat suatu permasalahan birokrasi.

Ketiga, Hidayat menempatkan transformatif sebagai rambu-rambu para pejabat agar dapat mendorong perubahan dengan mengubah kekuasaan yang dimiliki menjadi pelayanan. Sedangkan poin keempat adalah professional yang berarti mengedepankan keahlian.

“Orang yang ahli dalam bidangnya tentu dapat mengatasi persoalan. Berbeda dengan pejabat yang tidak menguasai bidangannya maka akan timbul kehancuran. Sehingga harus ada jenjang pendidikan dan pelatihan untuk pejabat,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY, Umaruddin Masdar, mengatakan kunci pelayanan birokrasi adalah tidak berbelit-belit.

“Terkait keluhan [birokrasi berbelit], itu tantangan pemerintah Kabupaten Bantul bagaimana menata dan mereformasi birokrasinya agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara maksimal dan tidak berbelit,” kata Umar ditemui di sela-sela acara pada Selasa, (08/11/2022).

Umar juga menjelaskan bedah buku tersebut menjadi upaya untuk mendorong perkembangan birokrasi pemerintahan Kalurahan Bangunharjo di bawah kepemimpinan lurah baru selain mendorong budaya literasi. Katanya, literasi menjadi daya untuk memajukan pemerintahan dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul, Isa Budi Hartomo, menegaskan isi buku tersebut dapat menjadi petunjuk dalam melakukan reformasi birokrasi. Salah satu hal dalam reformasi birokrasi yang menjadi perhatian Isa adalah digitalisasi.

“Saya seratus persen setuju dengan isi buku ini. Buku ini memberikan petunjuk [reformasi birokrasi]. Dari pihak BKPSDM, kami sadar bahwa pelayanan birokrasi harus digital. Soalnya kalau manual orangnya harus stay di situ, nah orangnya akan lebih banyak. Padahal layanan makin banyak jadi tidak berimbang dengan petugas,” kata Isa ditemui setelah acara pada Selasa, (8/11/2022).

Terangnya, buku tersebut tidak boleh dipahami secara sempit bahwa terdapat kata birokrasi yang lekat dengan urusan pemerintahan.

“Buku ini sangat bisa diterapkan di banyak tempat. Hanya karena judul bukunya ada kata birokrasi bukan berarti untuk pemerintahan saja. Pihak swasta saja butuh, Penjual online itu kalau tidak me-reform sistem penjualannya pasti bangkrut. Jadi kalau buku ini dipahami secara luas sebagai sebentuk ilmu, pasti bisa dipakai di banyak tempat,” katanya. (**)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.