Bawaslu Bantul Berharap Pemilihan Lurah Tak Diwarnai Politik Uang
Bawaslu Bantul mendorong Pilur 2026 bebas politik uang dengan memperkuat gerakan Desa Anti Politik Uang di 30 kalurahan.
Kepala Bidang Pasar Rakyat Disdag Kota Jogja Gunawan Nugroho Utomo./Istimewa
JOGJA—Untuk mempermudah pelayanan perizinan, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Jogja akan menghadirkan pengurusan perizinan berbasis website dalam program Simpatik Pasar akhir November 2022.
Kepala Bidang Pasar Rakyat Disdag Kota Jogja, Gunawan Nugroho Utomo, mengatakan pengurusan izin berbasis website bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Simpatik Pasar merupakan pelayanan kami kepada masyarakat, terutama pedagang pasar. Pembuatan KPP [kartu bukti pedagang] misalnya, dapat kami layani dengan Simpatik Pasar,” kata Gunawan, Selasa (15/11/2022).
Gunawan menyampaikan pengurusan perizinan akan dapat diakses secara daring melalui website.
“Pedagang bisa mempersiapkan proses administrasi untuk mempersiapkan kartu bukti pedagang melalui website. Ketika semua sudah terverifikasi, pedagang bisa mencetak kartu bukti pedagang juga,” katanya.
Meskipun begitu, Gunawan menyampaikan pengurusan perizinan secara offline juga masih dapat diakses. “Jadi bisa kami layani dua-duanya, mau online maupun offline bisa,” kata Gunawan.
Gunawan mengatakan Disdag Kota Jogja akan mendampingi pedagang yang kesulitan mengakses website.
“Kebanyakan teman-temen pedagang sudah sepuh, mungkin belum familier terhadap aplikasi berbasis website. Ini bisa diakses dengan aplikasi mobile juga. Jadi tetap ada pendampingan nantinya,” kata Gunawan.
Gunawan mengatakan program ini dirancang sebagai upaya Disgad Jogja untuk lebih cepat merespons kebutuhan pedagang.
Sosialisasi sekaligus pendampingan program Simpatik Pasar akan diadakan mulai akhir November 2022. Nantinya diadakan tiga hingga empat kali sosialisasi setiap bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bawaslu Bantul mendorong Pilur 2026 bebas politik uang dengan memperkuat gerakan Desa Anti Politik Uang di 30 kalurahan.
Dugaan politik uang Pilur Panggungharjo belum dapat disimpulkan. Bawaslu Bantul meminta penanganan mengacu regulasi Pilur.
LPS mempertahankan bunga penjaminan hingga Januari 2027. Simpanan rupiah bank umum tetap 3,75%, BPR 6,25%, dan valas 2%.
DPR dan Kemenimipas sepakat membongkar fasilitas “apartemen” Lapas Cibinong setelah seluruh barang bukti didokumentasikan dan diamankan.
Aturan wajib halal pakaian jadi segera berlaku. IKM maklon khawatir terbebani sertifikasi, sementara industri hulu tekstil mengaku siap.
Imipas menyebut fasilitas “apartemen” di Lapas Cibinong tak tercatat sebagai BMN dan pembangunannya tidak menggunakan APBN.