Jaawa Tengah Siap Siaga Bencana Hidrometeorologi, Ahmad Luthfi Tekankan Respons Cepat
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi
Jajaran BPJS Kesehatan bersama manajemen RSPAU dr Suhardi Hardjolukito saat meninjau fasilitas layanan radioterapi di rumah sakit itu seusai menandatangani kerja sama Senin (1/5/2023) /Harian Jogja-Yosef Leon
Harianjogja.com, BANTUL—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSPAU) dr Suhardi Hardjolukito untuk memberikan pelayanan radioterapi kepada pasien kanker. RS itu menjadi fasilitas kesehatan yang kedua di Jogja yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan radioterapi setelah RS Sardjito.
Radioterapi merupakan teknik pengobatan untuk penyakit kanker yang baru saja dibuka di RSPAU dr Suhardi Hardjolukito. Alatnya diperoleh dari Kementerian Pertahanan RI dan diklaim cukup presisi dalam mengetahui letak dan target sel kanker dengan angka 0,5 milimeter.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, penyakit kanker masuk dalam 10 besar penyakit katastropik dalam program JKN yang menelan biaya kesehatan cukup besar. Di Jogja lantaran sebelumnya hanya satu RS saja yang melakukan layanan itu pihaknya pun memperluas kerja sama.
"Meskipun sekarang sudah canggih layanannya dan dua RS yang melayani di Jogja tapi jangan sampai masyarakat terkena penyakit itu," kata Ali, Senin (1/5/2023).
Menurutnya banyak faktor yang menyebabkan kanker di antaranya yakni pola makan, penggunaan minyak goreng yang berulang kali atau penggunaan zat pewarna makanan yang terlalu sering. Di sisi lain, masyarakat sekarang sudah bisa mengakses layanan skrining kanker lewat fasilitas BPJS Kesehatan secara daring.
"Sekarang kami lebih gencarkan tindakan preventif. Lebih baik mencegah lebih awal," katanya.
Ali menjelaskan, layanan BPJS Kesehatan sekarang telah berubah. Antrean di RS dengan menggunakan asuransi itu tidak lagi lama, tetapi hanya memakan waktu dua sampai tiga jam saja. Hal ini membuat banyak RS yang antre untuk terlibat dan bekerja sama dengan pihaknya.
"Yang paling penting dan selalu kami tekankan ke RS adalah jangan ada diskriminasi layanan kepada pengguna BPJS Kesehatan. Kami ingin pelayanan lebih mudah cepat dan setara, kita tidak mau ada diskriminasi," ujarnya.
Kepala RSPAU dr Suhardi Hardjolukito Marsma TNI dr. Mukti A Berlian menyebut, sekarang merupakan eranya BPJS Kesehatan. Hampir setiap penyakit kini bisa dikover oleh asuransi itu. Pihaknya juga melihat lama antrean layanan radioterapi di RS Sardjito sehingga berinisiatif membuka layanan itu dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Layanan baru kami mulai sejak beberapa minggu lalu dan bisa dikover BPJS Kesehatan per hari ini, karena di RS Sardjito antreannya cukup banyak bisa sampai dua bulan," katanya.
Layanan itu bisa diakses masyarakat pada Senin-Jumat sejak pukul 07.00-20.00 Wib. Dengan alat yang baru didatangkan itu disebut mampu melayani sebanyak 90 kali penyinaran dalam sehari. "Mulai saat ini kami sudah bisa menerima pasien BPJS Kesehatan dan peserta akan sangat terbantu karena bebas biaya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi
BMKG memprakirakan hujan ringan di sebagian besar Indonesia pada Jumat (20/11/2026). Jogja dan Sleman berpotensi hujan sedang.
Kebakaran melanda Kampung Cipaler Babakan, Lebak, Banten. Sebanyak 35 bangunan milik warga Badui Luar hangus dan terdampak.
The Climate Project Indonesia meluncurkan dua buku berbahasa Inggris tentang lingkungan dan perubahan iklim dalam COP31 di Antalya, Türkiye.
Pengembangan wisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengelola destinasi.
Suahasil Nazara membantah anggaran MBG dipotong. Pagu 2026 turun menjadi Rp268 triliun seiring perbaikan tata kelola program.