Jembatan Berjo Sidoluhur Rampung, Swadaya Warga Tembus Rp155 Juta
Jembatan Berjo di Sidoluhur rampung berkat kolaborasi BKK Rp224 juta dan swadaya warga Rp155 juta, memperkuat akses dan konektivitas.
Ilustrasi alat peraga kampanye./Harian Jogja
Harianjogja.com, KULONPROGO—Bawaslu Kulonprogo menegaskan perlu adanya kesepakatan bersama terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) di kawasan objek wisata. Kesepakatan tersebut terkait dengan penentuan zonasi pemasangan agar nantinya tidak menganggu wisatawan.
Ketua Bawaslu Kulonprogo, Marwanto mengatakan tidak semua spot area lingkungan objek wisata bisa dipasangi APK. "Memang di SK Bupati tidak dipaparkan detail karena nanti akan sangat rigid. Tetapi memang nanti perlu ada pertemuan untuk kesepakatan bersama mengenai batas pemasangan APK," kata Marwanto ditemui di Taman Budaya Kulonprogo, Kamis (16/11/2023).
Marwanto menambahkan urusan pemasangan APK akan menyedot banyak tenaga. Begitupun dengan alat peraga sosialisasi (APS). "Kalau yang [dipasang] kemarin [sebelum masa kampanye] kan namanya APS. Panwascam juga sudah mengidentifikasi pemasangan APS setiap pekannya," katanya.
Terkait dengan pengawasan media sosial (medsos), Marwanto mengaku belum ada tools untuk menangani persebaran informasi negatif mengenai Pemilu 2024. Situasi saat ini, kata dia lalu lintas informasi di medsos cenderung kondusif dan tidak membahayakan.
Dia mengatakan perlu ada kewaspadaan untuk akun-akun bodong yang dikelola oleh pihak tidak jelas atau anonim.
BACA JUGA: Pj Bupati Kulonprogo Melarang Pemasangan APK di Pasar hingga Tempat Wisata
Lebih jauh, Marwanto mengaku prihatin dengan praktik politik uang. Dia mengatakan masyarakat justru semakin permisif terkait dengan praktik tersebut. Hal ini dapat ditangkap melalui obrolan sehari-hari. "Ketika ada guyonan [terkait dengan sikap permisif politik uang] itu kan nanti jadi terbiasa. Kekhawatiran kami nanti praktik itu jadi habit yang membuat masyarakat tidak malu untuk melakukan," ucapnya.
Politik uang tersebut tidak dapat di atasi hanya dengan regulasi tapi dengan kolaborasi yang sifatnya edukatif. Kolaborasi itu menyasar perubahan kebiasaan tanpa paksaan. "Kami yakin masih ada pihak yang menginginkan Pemilu 2024 ini bersih. Memang tidak banyak orang seperti itu tapi akan kami bersamai mereka," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jembatan Berjo di Sidoluhur rampung berkat kolaborasi BKK Rp224 juta dan swadaya warga Rp155 juta, memperkuat akses dan konektivitas.
Nilai tukar rupiah melemah ke Rp18.066 per dolar AS akibat konflik AS-Iran, lonjakan yield obligasi AS, dan sentimen The Fed.
Iran ancam balasan keras usai serangan AS. Trump klaim jadi target pembunuhan nomor satu di tengah memanasnya konflik kedua negara.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus menunjukkan fundamental bisnis yang solid di tengah dinamika ekonomi global dan industri perbankan nasional.
Patroli gabungan Polda DIY, BNNP, dan Satpol PP digelar setiap malam selama libur sekolah untuk mencegah kenakalan remaja dan balapan liar.
Kejati Jatim tetapkan tiga tersangka kasus korupsi KUR di Jember senilai Rp41,48 miliar. Dua ditahan, satu sudah jalani hukuman lain.