Gus Ipul Ancam Gugat Pelapor Dugaan Dana Muktamar NU Rp480 Miliar
Gus Ipul mendukung KPK mengusut laporan dugaan aliran dana Muktamar NU Rp480 miliar dan mengancam membawa pelapor ke pengadilan jika tak terbukti.
Ilustrasi knalpot brong/Pixabay
Harianjogja.com, JOGJA—Penggunaan knalpot brong atau bersuara bising pada sepeda motor dilarang keras di wilayah DIY. Kepala Polda DIY Irjen Pol. Suwondo Nainggolan menegaskan larangan penggunaan kendaraan berknalpot tidak sesuai standar atau bising (brong) selama kampanye terbuka alias rapat umum pada Pemilu 2024 di seluruh daerah di provinsi tersebut.
Di halaman Stadion Mandala Krida, Kota, Suwondo mengatakan penggunaan knalpot brong berpotensi menjadi biang keributan saat kampanye terbuka. "Karena kan (suara knalpot brong) bisa menimbulkan emosi sesaat," kata Suwondo, Rabu (17/1/2024).
Menurut dia, Polda DIY telah mengumpulkan laskar atau simpatisan, bersama dengan perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta partai politik untuk mencegah berbagai potensi gesekan, termasuk mendeklarasikan gerakan bersama berkendara tanpa knalpot brong.
"Sudah sepakat, kami semua, teman-teman bisa rasakan, kemarin beberapa gerakan yang di Jogja [DIY] maupun keluar Jogja [DIY] semuanya tanpa knalpot blombongan," jelasnya.
BACA JUGA: Xenia Tabrak Mobil Parkir di Jalan Piere Tendean Jogja, 2 Orang Terluka
Selain melarang penggunaan kendaraan berknalpot brong, lanjut Suwondo, polisi juga mengawasi setiap zona maupun rute yang akan dilalui para peserta kampanye rapat umum Pemilu 2024.
Menurut dia, polisi akan memberikan pengawalan bagi peserta kampanye dengan jumlah besar. "Pengawalan depan dan samping. Itu penting," ujar Suwondo.
Sementara itu, Komandan Korem (Danrem) 072/Pamungkas Brigjen TNI Zainul Bahar menambahkan jajarannya akan membantu pengamanan, khususnya mencegah gesekan massa, dengan memetakan kawasan rawan konflik di DIY.
Zainul memastikan jajaran TNI siap mendukung pengamanan Polri di lapangan dengan mengedepankan sikap humanis. "Kami juga menyiapkan hal-hal yang kemungkinan-kemungkinan terjadi, tetapi dengan tetap mengedepankan humanis, apa pun cerita itu masyarakat kita," kata Zainul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gus Ipul mendukung KPK mengusut laporan dugaan aliran dana Muktamar NU Rp480 miliar dan mengancam membawa pelapor ke pengadilan jika tak terbukti.
PEVS 2026 berlangsung 29 Oktober–1 November di JIExpo Kemayoran dengan 38 peserta, termasuk merek mobil dan motor listrik.
Bakom RI membuka ruang kritik terhadap program MBG. Pemerintah menguji konsep prasmanan di 66 SPPG di 10 provinsi untuk memperbaiki layanan.
BPOB mendampingi pelaku usaha desa penyangga Borobudur memperkuat identitas produk, storytelling, branding, dan pemasaran digital.
BI memperbesar diskon hedging hingga 45% untuk menarik modal asing. Ekonom mengingatkan risiko ketergantungan pada arus modal jangka pendek.
Mbah Wariyana di Bantul berjualan jajanan dengan penghasilan Rp35.000 sehari demi memenuhi kebutuhan hidup dan merawat cucunya yang disabilitas.