Gelombang Panas Jerman Picu Kebakaran Hutan dan Rekor Suhu
Gelombang panas Jerman memicu kebakaran hutan di sejumlah wilayah dan mencatatkan rekor suhu malam terpanas sepanjang sejarah negara itu.
Ada Badai Anggrek, Bawaslu Minta Peserta Pemilu Cek Kondisi APK
Ilustrasi pemasangan alat peraga kampanye serampangan. - Antara
Harianjogja.com, KULONPROGO—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo mengimbau kepada peserta Pemilu untuk mengecek alat peraga kampanye terpasang baik sehingga tidak membahayakan keselamatan warga yang melintas.
Ketua Bawaslu Kulonprogo, Marwanto mengingatkan dalam tiga hari ini di wilayah DIY dilanda hujan lebat yang disertai angin dan menyebabkan puluhan alat peraga kampanye (APK) rusak atau roboh, sehingga bisa membahayakan keselamatan publik.
BACA JUGA: Begini Cara Mitigasi Dampak Siklon Tropis Anggrek Menurut Pakar Iklim UGM
“Mestinya peserta pemilu tidak hanya bisa memasang APK. Tapi juga harus merawatnya. Karena APK tersebut terpasang di ruang publik. Jika miring, roboh atau rusak, bisa mengganggu pengguna ruang publik, bahkan bisa membahayakan keselamatan,” kata Marwanto di sela-sela penertiban APK.
Ia mengatakan regulasi terkait pemasangan APK memang tidak sedetail pemilu sebelumnya. Kalau di pemilu sebelumnya di aturan dicantumkan pemasangan APK wajib dijaga dan dirawat.
“Meski di regulasi yang sekarang tidak eksplisit tercantum, logikanya berani memasang mestinya harus merawat,” kata dia.
Marwanto mengatakan penertiban APK tahap kedua yang dilakukan oleh Bawaslu Kulon Progo bersama tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Kepolisian dan Dinas Perhubungan dijadwalkan akan berlangsung selama enam hari.
BACA JUGA: Bantah Sejumlah Menteri Mundur, Jokowi: Namanya Aja Tahun Politik
“Kita mulai hari Selasa kemarin. Sabtu Minggu ini libur. Lalu lanjut Senin dan Selasa depan. Seluruhnya ada sekitar 2.400-an APK yang sudah direkomendasi di tahap kedua untuk ditertibkan. Namun, di luar yang direkomendasi, jika di lapangan ditemui APK yang membahayakan keselamatan publik, kesepakatan kami masuk yang ditertibkan," katanya.
Terkait penertiban tahap ketiga, Marwanto belum bisa memastikan, bisa jadi nanti dibarengkan di masa tenang. Sebab penertiban APK ternyata memerlukan tenaga, anggaran dan waktu yang ekstra.
“Personil kami terbatas, selain mengurusi APK masih ada banyak kegiatan pengawasan lainnya. Termasuk pembekalan pada pengawas TPS, pelatihan saksi, dan pengawasan logistik yang semuanya berimpitan dan berbarengan di akhir Januari dan awal Februari,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Share
Abdul Hamied Razak
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
