Tiga Orang Melamar Jadi Bupati Bantul dan Lima Jadi Wakil Bupati, Kenali Namanya

Harianjogja.com, BANTUL—Delapan bakal bupati dan wakil bupati Bantul yang melamar lewat Partai Golkar telah mengembalikan berkas formulir pendaftaran kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Bantul, pada hari terakhir pendaftaran, Rabu (24/4/2024).

Dari delapan pendaftar, ada tiga kandidat bupati dan lima kandidat wakil bupati. Sekretaris DPD II Golkar Bantul Widodo mengatakan ketiga bakal bupati yang mengembalikan formulir pendaftaran adalah Untoro Hariadi, Agus "Moncer" Santosa, dan Abdul Halim Muslih. Untoro Hariadi adalah dosen Universitas Janabadra. Agus "Moncer" Santoso adalah kontraktor yang pada Pilkada 2020 juga berupaya menjadi calon kepala daerah. Adapun Abdul Halim Muslih adalah Bupati Bantul saat ini.

Untoro Hariadi mengembalikan berkas formulir pendaftaran pada Rabu (24/4/2024) siang. Selain mengembalikan formulir pendaftaran di DPD II Partai Golkar, Untoro Hariadi juga akan mendaftar di beberapa partai yang membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Bantul. "Kapan waktunya, nanti saya lihat dinamika politik yang ada. Komunikasi politik dengan partai lain juga sampai saat ini masih saya lakukan," ucap Untoro.

BACA JUGA: PDIP Bantul Tak Tutup Kemungkinan Kembali Usung Halim-Joko di Pilkada 2024

Agus "Moncer" Santosa mengirim wakil untuk mengembalikan formulir. "Awalnya, Agus "Moncer" akan mengembalikan sendiri, tetapi kemudian mewakilkannya. Pak Halim rencana mau mengembalikan sendiri tetapi kemudian ada rencana kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang, maka berkas dikembalikan melalui perwakilan," kata Widodo, Rabu (24/4/2024).

Sementara, lima pelamar jabatan wakil bupati adalah Ali Rasyid, Bejo WTP, Ahmad Badami, Mujiyat, dan Amin Purnomo. Formulir Ali Rasyid telah dikembalikan bersamaan dengan pendaftaran, Selasa (23/4/2024). Bejo WTP juga telah mengembalikan berkas formulir pada Rabu (24/4/2024).

"Ahmad Badawi telah mengembalikan. Begitu juga dengan Mujiyat dan Amin Purnomo. Sudah mengembalikan semua," kata Widodo.

DPD Golkar Bantul selanjutnya akan menggelar rapat bersama DPD Golkar DIY. Daftar pelamar akan dibawa ke DPP Partai Golkar. Setelah itu akan ada survei dan fit and proper test. Survei diadakan Lembaga Survey Indonesia (LSI) dan biayanya ditanggung rata oleh para pelamar jabatan kepala daerah. Survei yang melibatkan 800 responden anggarannya senilai Rp165 juta. Adapun survei dengan 400 responden butuh anggaran Rp130 juta. Survei elektabilitas digelar tiga kali, yakni April sampai Mei, Juni sampai Juli, dan Juli sampai Agustus.

Ketua DPD Golkar Bantul Paidi mengatakan DPP Partai Golkar akan menyandingkan kandidat yang punya elektabilitas tinggi dengan nama yang diajukan oleh partai koalisi. Sebab, Golkar Bantul tidak bisa mengusung calon sendiri, mengingat syarat mengajukan calon adalah sembilan kursi di DPRD Bantul.

BACA JUGA: 10 Kandidat Kepala Daerah Kulonprogo Melamar ke Golkar, Ada Mantan Bupati hingga Ketua Partai

“Saat ini kami punya enam kursi. Sejauh ini komunikasi dengan partai lain pun terus kami lakukan,” papar Paidi.

Dia mengatakan Partai Golkar bisa berkoalisi dengan partai mana pun. “Untuk Pilkada, keputusan koalisi diserahkan ke daerah. Karena lokalitas daerah satu dengan yang lain berbeda,” jelas Paidi.

Paidi optimistis Golkar bisa menang di Pilkada Bantul meskipun pada dua pilkada sebelumnya, koalisi partai yang dibangun oleh Partai Golkar Bantul selalu kalah. Pada Pilkada 2020, Golkar Bantul berkoalisi dengan Partai Gerindra, PKS, Nasdem, PPP dan PBB mengusung Suharsono-Totok Sudarto. Adapun pada Pilkada 2015, Golkar bersama PDIP mengusung Sri Surya Widati-Misbakhul Munir.

“Dari pengalaman tersebut, kami sudah punya stategi untuk pilkada kali ini. Kami optimistis menang," ucap Paidi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.