Lelang Jabatan 4 Kepala Dinas Kulonprogo Menunggu Hasil Akhir

Harianjogja.com, KULONPROGO—Lelang jabatan untuk empat posisi kepala dinas di Pemkab Kulonprogo tengah menunggu hasil akhir. Sebanyak 26 orang sudah merampungkan proses seleksi di mana Panitia Seleksi (Pansel) akan mengajukan tiga orang untuk masing-masing jabatan tinggi pratama (JTP) kepada bupati.

Proses seleksi JTP diikuti puluhan pegawai negeri sipil (PNS) di Kulonprogo. Para peserta mengikuti ujian pembuatan makalah, presentasi dan pengujian makalah, tes manajerial dan sosiokultural, dan terakhir ujian yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY.

BACA JUGA: Sultan Minta Dinas Tinjau Ulang Izin Tambang yang Merusak Lingkungan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulonprogo yang mengurusi proses lelang jabatan ini menerangkan semua proses yang sudah dilewati berjalan lancar. Kepala BKPP Kulonprogo, Sudarmanto pada Kamis (27/6/2024) menyebut hasil ujian terakhir masih menunggu pengumuman dari BKD DIY.

Jika hasil akhir sudah disampaikan BKD DIY, jelas Sudarmanto, maka akan dilakukan akumulasi nilai akhir dari seluruh proses yang sudah dilalui peserta lelang jabatan itu. "Setelah dihitung semua maka akan diambil tiga kandidat dengan nilai terbesar untuk masing-masing formasi," jelasnya.

Setelah ada penentuan tiga kandidat tertinggi nilainya, lanjut Sudarmanto, maka BKPP Kulonprogo akan menyampaikan hasil tersebut ke Pemda DIY, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) , Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

"Karena belum ada bupati definitif maka yang akan menentukan nanti adalah BKN dan KASN yang nantinya disahkan oleh Kemendagri," terangnya.

BACA JUGA: Begini Klasemen Akhir Fase Grup Euro 2024, Austria Mengangkangi Prancis dan Belanda

Sudarmanto menyebut empat jabatan tinggi pratama yang tengah dilelang tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB), staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, serta staf ahli bidang kesejahteraan dan sumber daya manusia.

"Secepatnya akan kami urus agar kekosongan jabatan yang ada dapat segera diisi," pungkasnya.