Didampingi Langsung oleh KPK, Hargorejo Jadi Percontohan Kalurahan Antikorupsi di Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO—KPK tengah mendampingi Pemkab Kulonprogo dalam program kabupaten percontohan antikorupsi dengan membina satu kalurahan di Bumi Binangun.

Inspektorat Kulonprogo yang membersamai KPK dalam program percontohan antikorupsi di wilayahnya ini menyebut upaya tersebut sejalan dengan reformasi kalurahan.

Inspektur Inspektorat Kulonprogo, Arif Prastowo menjelaskan pada Kamis (25/7/2024), kalurahan percontohan antikorupsi itu diselenggarakan KPK di Hargorejo, Kapanewon Kokap.

Pemilihan Kalurahan Hargorejo dilakukan KPK setelah meninjau tiga kalurahan yang masuk nominasi dua diantaranya Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh dan Kalurahan Sentolo, Kapanewon, Sentolo.

Pilihan KPK jatuh ke Kalurahan Hargorejo, jelas Arif, lantaran sesuai dengan indikator-indikator program percontohan antikorupsi. "KPK memberi pendampingan beberapa bulan ke depan, baik secara langsung maupun tidak. Pendampingannya membantu meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel," jelasnya.

Selain itu dalam kalurahan percontohan antikorupsi, jelas Arif, KPK juga membimbing pamong Kalurahan Hargorejo dan warganya dalam merencanakan program pembangunan yang efektif.

"Supaya pembangunan yang ada ini semaksimal mungkin tanpa korupsi dan dikerjakan dengan efektif dengan pendanaan yang ada, ada pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang baik juga agar bisa dievaluasi bersama," paparnya.

Arif menyebut program KPK di Kalurahan Hargorejo itu selaras dengan reformasi kalurahan yang diinisiasi Pemda DIY.

Penguatan kelembagaan, sistem keuangan, serta peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan kalurahan juga terus diupayakan Inspektorat Kulonprogo dalam program reformasi kalurahan ini.

Kondisi umum kalurahan di Kulonprogo dalam pencegahan korupsi, menurut Arif, masih ditemukan sebagian yang belum maksimal seperti tak digunakanya aplikasi pemantau keuangan dana desa, Siskeudes. "Padahal lewat aplikasi itu lebih memudahkan dalam pencegahan korupsi dan lebih transparan dan akuntabel, ini yang perlu ditingkatkan," tandasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.