Pilkada 2024: Sepakat Koalisi, PKB dan Gerindra Bantul Tolak Demokrasi Kotak Kosong

Harianjogja.com, BANTUL— DPC PKB dan DPC Gerindra Bantul sepakat berkoalisi untuk mewujudkan Pilkada Bantul 2024 yang demokratis, dan memenuhi unsur-unsur Demokrasi yang baik. Selain itu, kedua partai tersebut, juga menolak demokrasi kotak kosong.

"Kami berdua antara PKB dan Gerindra menolak demokrasi kotak kosong," kata Ketua DPC PKB Bantul sekaligus Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai penandatanganan nota kesepakatan di Hotel Rose In, Rabu (31/7/2024) siang.

Menurut Halim, dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan tersebut, Pilkada Bantul 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang tidak akan ada satu pasangan calon bupati dan wakil bupati melawan kotak kosong.

BACA JUGA : Rekomendasi DPP PDIP untuk Calon Bupati Bantul Segera Keluar, Joko Purnomo Kah?

"Jadi tidak akan terjadi. Nah, PKB dan Gerindra nanti akan mengerucutkan nama-nama pasangan," imbuh Halim.

Menurut Halim saat ini banyak nominator yang akan diusung baik menjadi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Oleh karena itu, PKB dan Gerindra tidak menuliskan siapa yang akan menjadi calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung pada nota kesepakatan antara kedua partai.

"Sehingga terbuka bagi partai-partai yang lain, untuk bergabung dalam koalisi. Tinggal nanti dibicarakan siapa nanti yang jadi cabup dan cawabupnya," katanya.

Halim menegaskan jika Gerindra dan PKB mendorong demokrasi yang baik, demokrasi yang jujur demokrasi yang berintegritas agar diperoleh pemerintahan kuat berpihak kepada rakyat. Halim menyebut kedua partai tidak ingin ada demokrasi yang dikuasai oleh kapitalis, demokrasi yang dimana tidak ada unsur kesetaraan di dalam anggota koalisi.

"Jadi kami ingin membangun keseteraan. Sehingga nanti siapa cabup dan cawabupnya akan kami selesaikan dalam waktu yang singkat, karena tanggal 27 Agustus kami harus mendaftarkan ke KPU," ujarnya.

Menurut Halim, nota kesepahaman yang ditandatangani oleh PKB dan Gerindra Bantul adalah bentuk kepanjangan dari partai. Sebab, DPC PKB Bantul dan DPC Gerindra Bantul ditugaskan oleh pimpinan pusat untuk melakukan komunikasi politik. Karena Pilkada, maka pimpinan di DPC dan DPW/DPD memiliki kewenangan memproses terlebih dahulu.

"Untuk keputusan [rekomendasi pasangan], nanti sepenuhnya ada di DPP. Dan ini merupakan pelaksanaan dari tugas-tugas DPP yang diberikan kepada kami," ucap Halim.

BACA JUGA : PKB dan Demokrat Sepakat Usung Halim-Rony pada Pilkada 2024, Ini Kata Bupati Halim

Ketua DPC Partai Gerindra Bantul Datin Wisnu Pranyoto mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan dengan PKB Bantul tidak lepas dari bentuk keprihatinan dengan kondisi perpolitikan di Kabupaten Bantul. Di mana, ada salah satu calon yang menginginkan demokrasi tidak berjalan secara demokratis.

"Maka, kami dengan PKB sepaham untuk menghadirkan suatu bentuk pasangan yang sekiranya itu akan menjawab dari kegalauan masyarakat yang ada di Bantul," kata Datin.

Disinggung mengenai langkah PKB yang berkoalisasi dengan Partai Demokrat, Datin menyatakan dalam penandatanganan nota kesepakatan tidak ada pembicaraan terkait bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan diajukan. Ia juga menghormati mekanisme dari setiap partai yang punya mekanisme pencalonan. "Dan, nanti semua itu akan kita laporkan ke tingkat DPP," ucap Datin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.