Tingkatkan Pelayanan, Disdukcapil Jaring Aspirasi Publik

JOGjA—Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja menggelar Forum Konsultasi Publik di hotel Abadi Malioboro, Selasa (9/8/2024). Melalui forum ini diharapkan Disdukcapil Kota Jogja mendapat masukan dan aspirasi dari stakeholder untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Forum Konsultasi Publik ini mengambil tema Standar Pelayanan Publik dan Kebijakan Administrasi Kependudukan di Era Digitalisasi. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jogja, Septi Sri Rejeki, menjelaskan saat ini pelayanan Dukcapil dilakukan secara digital maupun manual.

“Pelayanan kami online lewat JSS [Jogja Smart Service]. Ketika di JSS belum ada, kami lakukan lewat Whatsapp. Di satu sisi kondisi masyarakat kita sangat majemuk, sehingga kalau 100 persen digitalisasi kasihan saudara kami yang dalam permohonan layanan tidak bsia mengakses. Sehingga kami harus bisa melayani dari sisi apapun. Tetap membuka layanan face to face,” ujarnya.

Pada layanan face to face atau datang langsung di kantor Dinas Dukcapil Kota Jogja, pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan prima.

Dia mencontohkan untuk kelompok difabel pelayanan dikhususkan pada loket 8. “Loket ini untuk difabel, ibu menyusui, ibu hamil dan lansia. Dilengkapi guiding block yang merupakan sah satu ciri layanan prima,” katanya.

Tahun ini, Disdukcapil Kota Jogja dalam tertib kepemilikan dokumen administrasi kependudukan masyarakat ditargetkan sebesar 93,05%. Sampai Juli 2024, Disdukcapil Kota Jogja sudah mencapai 95,85%. “Jadi kami sudah di atas target 2024, padahal baru di pertengahan [2024],” ujar dia.

Disdukcapil Kota Jogja juga telah melampaui target dalam Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran 2024. Pada KIA, targetnya sebesar 70% dan sudah terealisasi 95,54%. Lalu pada Akta Kelahiran dari target 99% sudah terealisasi 99,54%.

Meski demikian, masih ada dua poin yang belum mencapai target, yakni aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan KTP-el. “Aktivasi IKD 30 persen targetnya dari penduduk yang sudah rekam KTP el, hari ini baru 3,95 persen dari yang sudah merekam sekitar 309.000,” kata dia.

Dia mengingatkan masyarakat jika output pelayanan Dukcapil merupakan dasar untuk masyarakat mendapat pelayanan lainnya. “Seseorang tidak dapat bansos tanpa NIK dan KK. Anak tidak bisa masuk sekolah tanpa NIK. Pemilih tetap pemilu tanpa NIK tidak bisa,” ungkapnya.

Melalui forum ini diharapkan para stakeholder termasuk pemangku kepentingan di wilayah dapat memberi masukan yang berguna untuk peningkatan kualitas pelayanan Dinas Dukcapil Kota Jogja. Adapun masukan dari pelaksanaan forum konsultasi publik sebelumnya juga dipastikan sudah dilaksanakan.

“Diharapkan dapat menghimpin aspirasi pangku kepentingan terhadap kualitas pelayanan Dukcapil Kota Jogja. Masukan dan saran sudah kita tindaklanjuti semua sehingga Dinas Dukcqpil sampai saat ini dapat berbagai penghargaan dan apresiasi dari pemerintah pusat, Pemda DIY dan Pemkot Joga,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.