Penambahan Pos Damkar Baru, Pemkot Tunggu Izin Kraton Jogja
Damkarmat Kota Jogja masih menunggu kekancingan Kraton Jogja untuk membangun pos damkar baru di Alun-Alun Utara.
Masih Butuh Ribuan Unit, Pengadaan Lampu Jalan di Bantul Tahun Depan Hanya Ratusan Unit
Ilustrasi Perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum/JIBI-Harian Jogja
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul mencatat kebutuhan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Bantul masih mencapai puluhan ribu unit. Sayangnya, pengadaan yang dilakukan dinas tersebut untuk tahun depan hanya ratusan unit.
Kepala Bidang Perlengkapan Jalan Dishub Bantul, Agus Sutomo membenarkan bahwa LPJU di Bantul masih belum memenuhi kebutuhan. Dia menuturkan beberapa ruas jalan kabupaten di Bantul masih perlu ditambahkan LPJU.
Dishub Bantul mencatat kebutuhan LPJU di Bantul mencapai 28.000 unit. Saat ini LPJU yang ada hanya sekitar 10.500 titik.
Sementara pengadaan LPJU tahun ini hanya mencapai 822 unit. Sementara tahun depan, Dishub Bantul menargetkan pengadaannya mencapai 944 unit.
Sementara menurutnya Dishub Bantul telah mengajukan pula alokasi pengadaan LPJU dari Dana Keistimewaan (Danais). Namun, menurutnya pihaknya belum dapat memastikan anggaran Danais yang dapat dikucurkan untuk pengadaan LPJU. "LPJU dari Danais masih menunggu kepastian anggaran," katanya, Selasa (20/8/2024).
Dia menuturkan nantinya apabila anggaran pengadaan LPJU dari Danais keluar, maka LPJU tersebut akan ditempatkan di beberapa wilayah yang masuk sumbi filosofi, antara Panggung Krapyak.
BACA JUGA: Pemasangan Ratusan LPJU Kulonprogo Mulai Dikerjakan, Ditarget Rampung Agustus 2024
Sementara Kepala Dishub Bantul, Singgih Riyadi menyampaikan APBD Bantul 2025 dipatok sekitar Rp5,5 miliar itu untuk pengadaan LPJU di kawasan Makam Raja-raja Imogiri, Panggung Krapyak dan sebagian di kawasan pantai selatan.
Sementara saat ditanya terkait ruas Jalan Imogiri yang masih gelap di beberapa titik, Singgih mengaku tidak mengetahui rencana pengadaan LPJU di ruas Jalan Imogiri.
Menurutnya, lantaran jalan tersebut termasuk jalan provinsi, sehingga kewenangannya memang ada di Pemda DIY. "Arah Mangunan jalan provinsi bukan kewenangan kami," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Arief Junianto
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
