Menkopolhukam Minta Sentra Gakkumdu Mengoptimalkan Pencegahan di Pilkada Serentak

Harianjogja.com, JOGJA–Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Hadi Tjahtjanto meminta sentra Gakkumdu untuk berkolaborasi dengan optimal melakukan pengawasan Pilkada serentak 2024 November mendatang.

Itu disampaikannya dalam acara Forum Kolaborasi Sentra Gakkumdu Se-Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Papua dengan tema “Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Jujur dan Adil Kamis (22/8/2024) di Jogja. 

BACA JUGA: Semua Pihak Harus Tunduk dengan Putusan MK Terkait Aturan Pilkada

Menteri Hadi menyampaikan, ia menekankan tiga spektrum kolaborasi sentra Gakkumdu yang dapat dioptimalkan. Pertama kolaborasi internal antar anggota dalam hal ini Bawaslu dan benar-benar harus sinergi dan berkolaborasi. 

"Kemudian kolaborasi vertikal antara sentra Gakkumdu pusat dengan daerah dan yang ketiga adalah kolaborasi sentra Gakkumdu dengan kementerian lembaga lainnya yang dapat mengoptimalkan pengawasan, pencegahan, penindakan tindak pidana Pilkada," katanya. 

Menurut Hadi, Pilkada serentak mendatang merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia dengan sebanyak 545 daerah. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial serta membangun relasi yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

"Bawaslu telah memetakan potensi kerawanan tertinggi pada masing masing provinsi di Indonesia antara lain kerawanan terkait dengan dimensi sosial politik, dimensi penyelenggaraan Pemilu dimensi kontesrasi dan dimensi partisipasi," katanya. 

Ditambahkan, provinsi yang terletak di wilayah Papua juga perlu menjadi perhatian karena memiliki otonomi khusus yang memungkinkan adanya perbedaan karakteristik dalam penyelenggaraan sistem politik termasuk adanya partai politik lokal yang ikut berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada. 

"Terlebih terdapat daerah otonomi baru yang baru pertama kali menyelenggarakan Pilkada oleh karena itu harapan kita semua sentra Gakkumdu dapat mengenali karakteristik, potensi kerawanan daerah dan menemukan mekanisme pencegahan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.