KPU Bantul Batasi Jumlah Pengombyong yang Datang Saat Pengundian Nomor Urut Paslon

Harianjogja.com, BANTUL--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul membatasi  jumlah pengombyong pada saat pengundian nomor urut paslon peserta Pilkada Bantul, pada 23 September 2024.

Jumlah pengombyong dari masing-masing paslon maksimal yang diperbolehkan datang ke Kantor KPU Bantul adalah sebanyak 100 orang.

Kepala Divisi Teknis KPU Bantul Mestri Widodo mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan tiga paslon yang bertarung di Pilkada Bantul 2024, di Kantor KPU Bantul, Selasa (10/9/2024).

BACA JUGA: DPR dan KPU Sepakat Pilkada Ulang pada 2025 Jika Kotak Kosong Menang

Dari hasil koordinasi disepakati jika setiap paslon boleh membawa sebanyak 100 orang pengombyong pada saat saat pengundian nomor urut paslon peserta Pilkada Bantul, 23 September 2024.

"Dengan catatan pihak paslon sebelumnya harus mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Paslon juga diperbolehkan menampilkan gelar budaya. Selain itu, parkir bus rombongan 500 meter dari kantor KPU, kemudian untuk Jalan Wahid Hasyim akan ditutup sebagian, meskipun nanti Trans Jogja tetap bisa lewat," kata Mestri, Rabu (11/9/2024).

Lebih lanjut Mestri mengatakan, pengundian nomor urut paslon akan dilakukan di Kantor KPU Bantul pada 23 September 2023 mulai pukul 09.00 WIB sampai 11.30 WIB. Sejauh ini, KPU kata Mestri juga telah mendapatkan kejelasan terkait dengan titik kumpul dari para pengombyong dari ketiga paslon.

Untuk pengombyong dari paslon Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta akan berkumpul di kawasan Manding, sedangkan pengombyong dari paslon Untoro Hariadi-Wahyudi Anggoro Hadi titik kumpul ada di Kampung Mataraman.

"Sedangkan untuk titik kumpul pengombyong paslon Joko Budi Purnomo-Rony Wijaya Indra Gunawan ada di Trirenggo, Bantul. Ketiga paslon juga sepakat agar rute yang dilalui tidak bersinggungan. Nanti, tdak ada arak-arakan sepeda motor, ada kordinator lapangan, dan semua rombongan pengombyong juga akan berseragam," terang Mestri.

Terkait dengan gelar budaya yang akan ditampilkan di depan Kantor KPU Bantul saat pengundian nomor urut, Mestri menyatakan jika sudah ada kesepakatan dari ketiga paslon jika diperbolehkan. Nantinya, gelar budaya akan digelar bergantian.

"Jadi ada kesepakatan untuk saling menonton dan mendukung. Kami juga telah berkordinasi dengan Polres, Kodim dan Dishub Bantul untuk mengantisipasi  arus lalu lintas dan keamanan," papar Mestri.

Selain itu, untuk menjaga ketertiban dan keamanan saat pelaksanaan pengundian nomor urut, Mestri mengungkapkan jika tidak ada sesi konferensi pers di Kantor KPU usai pengundian nomor urut. "Gantinya, konferensi pers akan digelar oleh masing-masing paslon di masing-masing rumah kemenangan masing-masing," ucap Mestri.

Liaison Officer (LO) bakal paslon Abdul Halim Muslim-Aris Suharyanta, Muslim Atmaja mengatakan, pihaknya akan mematuhi kesepakatan terkait dengan teknis pelaksanaan pengundian nomor urut. "Kemarin, kami sudah ikut rapat. Dan, kami siap untuk melaksanakannya," ucap Muslim.

Sementara Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho mengungkapkan, pihaknya telah meminta kepada KPU Bantul untuk melakukan sejumlah cara agar kerawanan terkait dengan pengundian nomor urut. Sebab, saat pengundian nomor urut sangat rawan terjadinya gesekan antarpendukung paslon.

"Ini telah kami sampaikan ke KPU. Agar KPU kemudian mengantisipasinya. Paling tidak ada pembatasan pendukung yang boleh datang saat pengundian nomor urut. Termasuk pengaturan arus lalu lintas dan keamanannya nanti," ucapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.